NEWSTICKER

Berita Terbaru Upah Minimum Provinsi Hari Ini

UMP Maluku Naik 4,8 Persen pada 2024
27/11/2023 15:51
Skema kenaikan UMP Maluku pada 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
KSPI: Buruh Ancam Mogok Nasional atas Keputusan Kenaikan UMP yang Rendah
24/11/2023 11:50
KSPI mengklaim 5 juta buruh akan melakukan aksi unjuk rasa antara 30 November - 13 Desember memprotes kenaikan UMP hanya sebesar 1,2%-7,5%.
BI: Kenaikan UMP tidak akan Berdampak ke Inflasi
23/11/2023 16:46
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman menambahkan untuk UMP, porsi kontribusinya sangat kecil terhadap inflasi, sehingga tidak akan berpengaruh banyak.
Kemnaker Apresiasi Gubernur yang Telah Tetapkan UMP 2024
22/11/2023 23:53
Adapun Gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
UMP Sulteng 2024 Naik Rp137 Ribu
22/11/2023 20:19
“Jadi UMP Sulteng ditetapkan Rp2.736.698. Alhamdulillah ada penaikan Rp137.152,”
Buruh Tolak UMP 2024, Apindo Kedepankan Dialog Bipartit
22/11/2023 20:14
Dialog bipartit atau perundingan antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha terus didorong untuk menyelesaikan perselisihan terkait penolakan upah minimum provinsi (UMP) 2024.
Keluhan Warga DKI Soal UMP : Buat Hidup Lajang Saja tidak Cukup
22/11/2023 17:35
Warga kecewa dengan besaran kenaikan UMP yang dinilai tidak cukup penuhi kebutuhan sehari-hari
Berapa Ideal Kenaikan UMP?
21/11/2023 21:48
PENGAMAT ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat kenaikan UMP idealnya di kisaran 7% sampai 10%.
Kemnaker Apresiasi Gubernur yang Telah Tetapkan UMP 2024
21/11/2023 21:19
Kemenaker apersiasi pemerintah provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024.
Sibuk Rapat, Heru Budi tidak Sempat Temui Pendemo Kenaikan Upah
21/11/2023 21:09
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak menemui sejumlah federasi buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota.
25 Provinsi Tetapkan Kenaikan UMP, Terendah Rp35 Ribu, Tertinggi Rp223 Ribu
21/11/2023 20:57
Sebanyak 25 provinsi telah melaporkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ke Kementerian Ketenagakerjaan terendah tercatat sebesar Rp35.750 dan kenaikan tertinggi mencapai Rp223.280.
Duh, UMP NTT cuma naik Rp62 Ribu Tahun Depan
21/11/2023 20:17
UPAH Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur (NTT) 2024 hanya naik sebesar 2,96% atau Rp62.832 menjadi Rp2,18 juta.
UMP 2024 Riau Naik Rp102 Ribu Menjadi Rp3,29 Juta
21/11/2023 19:44
Pemerintah Provinsi Riau bersama Dewan Pengupahan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar Rp3.294.625,56, naik seratus ribuan rupiah.
Tolak UMP Jabar, Buruh Cimahi Berencana Mogok Massal
21/11/2023 17:59
Pihaknya menolak UMP yang baru saja diumumkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin karena formulasi kenaikan UMP menggunakan PP 51 tahun 2023.
UMP Jawa Barat 2024 Naik Rp70.824
21/11/2023 17:09
Sebelum menaikan UMP, kami sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja
Tok! Pemprov Tetapkan UMP 2024 DKI Jakarta Rp5,06 Juta
21/11/2023 17:09
PEMPROV DKI Jakarta resmi menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Kenaikan mencapai 3,6% dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798, namun jauh dari yang diinginkan kaum buruh.
Siap-Siap! UMP 2024 DKI Jakarta Diumumkan Sore Ini
21/11/2023 14:12
Buruh menuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15% dari UMP 2023 Rp4,9 juta menjadi Rp5,6 juta. Sementara usul dari unsur pengusaha kenaikan UMP 2024 adalah Rp5,04 juta.
UMP Sulsel Hanya Naik 1,4% tak Sampai Rp50 Ribu
21/11/2023 13:55
UMP Sulawesi Selatan untuk 2024 mengalami kenaikan 1,4% atau Rp49.153.
Naik 4,04 Persen, UMP Babel 2024 Sebesar Rp3,6 Juta
21/11/2023 11:45
Penjabat Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Safrizal Zakaria Ali telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Babel tahun 2024 sebesar Rp3.640.000 atau naik 4,04%.
KSPI Klaim tak Dilibatkan dalam Membuat PP 51 tentang Pengupahan
19/11/2023 23:01
KSPI mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan