Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan melaporkan advokat Denny Indrayana soal dugaan kebocoran putusan sidang uji materi tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
KETUA DPR RI, Puan Maharani, menyatakan DPR siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu yang tetap pada Sistem Proporsional Terbuka untuk Pemilu 2024.
Partai politik diminta untuk berbenah diri dalam proses kaderisasi dan praktik politik antikorupsi.
Polda Metro Jaya menurunkan 1.202 personel untuk mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi.
Polda Metro Jaya menutup jalan Medan Merdeka Barat karena pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi.
Juru bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan MK sudah bekejar sesuai kaidah dan etik.
Yuk kenali lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi, apa saja tugas dan kewenangannya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) diprediksi akan menolak permohonan uji materi sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif pada sidang pembacaan putusan, Kamis (15/6).
SISTEM proposional terbuka merupakan amanat dan suara demokrasi yang paling nyata dilakukan oleh publik dalam menentukan masa depannya.
Berharap para hakim MK dari manapun mereka berasal (DPR, Pemerintah & MA) yang masing-masing berjumlah tiga orang itu menyerap aspirasi serta keinginan kuat publik
Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Bidang Pemenangan Pemilu Jakfar Sidik mengatakan pihaknya menginginkan sistem proporsional terbuka.
MK diyakini paham tentang sistem pemilu yang merupakan ranah pembuat UU
PARTAI NasDem meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus perkara terkait uji materi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu atas sistem proporsional terbuka.
Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan sistem pemilu yang akan diberlakukan pada pemilu 2024 nanti.
Sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup berpotensi menjauhkan pemilih dari para kandidat dan partai dan menurunkan angka partisipasi pemilih.
ANGGOTA DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu, karena UUD tidak mengatur sistem pemilu.
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna berpendapat bahwa sistem pemilihan umum atau pemilu merupakan domain pembentuk undang-undang
Rencana yang diusulkan kepada MK untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup adalah langkah keliru dan berpotensi merusak pondasi demokrasi kita.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim dengan dugaan pembocoran putusan MK.
Apa itu sistem proporsional tertutup yang tengah ramai dibahas? Apa juga bedanya dengan sistem proporsional terbuka? Ini penjelasannya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved