Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) paham bahwa penentuan sistem pemilu merupakan ranah pembuat undang-undang yang masuk dalam open legal policy.
“Kalau dikatakan bahwa itu menjadi open legal policy maka MK harus menjadi penjaga moral demokrasi di indonesia karena yang digugat itu sistem pemilu tertutup seperti jaman primitif padahal kita sudah melaksanakan suara terbanyak sistem proporsional daftar terbuka berdasar suara terbanyak sejak 2009,” ujarnya, Kamis (8/6)
Menurutnya penyelenggara pemilu sudah terlatih dan berpengalaman untuk menyelenggarakan dan melaksanakan serta mengawasi proses pemilu. Masyarakat sudah terbiasa dengan pemilihan sistem terbuka berdasarkan suara terbanyak. Bahkan dalam pemilihan di lingkup terkecil pun proses demokrasi tersebut berjalan.
Baca juga : Mahkamah Konstitusi Belum Agendakan Sidang Putusan Sistem Pemilu
“Di pilkades juga terbuka dengan pemilihan langsung. Maka jika kita kembali ke sistem tertutup itu akan mencederai nilai demokrasi karena prinsip demokrasi orang per orang, suara dan nilai tidak akan terwujud dalam sistem tertutup," jelasnya.
Baca juga : NasDem Minta MK Segera Putuskan Perkara Sistem Pemilu
Dorongan publik dan delapan partai politik yang menghendaki sistem proporsional terbuka tidak bisa dibendung. Sehingga hal itu membuktikan proses demokrasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem bernegara. Dalam pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di negara, Yoga menyampaikan keterkejutan negara tersebut jika Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup.
“Jika alasannya adalah money politik, itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu. Sistem pemilu apapun itu rawan money politik karena itu dipengaruhi oleh tata laksana pemilu yang amburadul, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah dan kesadaran politik rendah sehingga semua penyebab dan terakumulasi. Jadi memperbaikinya bukan dengan sistem yang diubah tapi poin tadi yang dibenahi,” ungkapnya. (Z-8)
SISTEM pemilu merupakan metode untuk mengonversi suara yang didapat peserta pemilu menjadi perolehan kursi.
Meski lebih demokratis dan menghemat anggaran negara, sistem pilkada serentak telah meningkatkan praktik politik uang atau money politic baik di tingkat nasional maupun daerah.
PRESIDEN Prabowo Subianto meyakini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman. Sebab, Indonesia telah memiliki sistem pemilihan umum yang matang
Mahkamah Agung Brasil merilis video yang memperlihatkan mantan presiden Jair Bolsonaro memerintahkan kabinetnya untuk mencemarkan sistem pemilihan.
PERNYATAAN Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah melampaui kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu yang sudah diatur dalam undang undang.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan liberalisasi politik, dan calon terpilih lebih digerakkan oleh paham individu.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved