Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
Tujuan dari pendengung ini ialah membentuk framing terhadap personifikasi seseorang.
"Karena kalau berbicara mafia tanah, mohon maaf Pak Surya Tjandra, juga ada oknum BPN yang bermain di sana," kata Johan blak-blakan.
Kodam IX Udayana memastikan kepemilikan tanah seluas 20 hektare di Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum.
TERPIDANA kasus korupsi Ade Swara mengaku gelontorkan Rp2,5 miliar untuk urus tanah sengketa di Kiara Condong, Bandung.
Ada 18 hektare tanah di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP yang hingga kini belum mendapat ganti rugi. Komnas HAM juga menemukan adanya intimidasi aparat kepada pemilik tanah.
Rencananya pengadilan Denpasar akan melelang lahan yang kini telah dibangun Hotel Kuta Paradiso di Kuta, Bali pada 6 Oktober 2020. Namun pengelola hotel minta dibatalkan karena masih sengketa.
UPAYA mediasi oleh Kades Sibandang, Kecamatan Muara, Taput atas kasus penyerobotan tanah adat antara Jahormat Rajagukguk dengan Keluarga Besar Remin Boru Simbolon kembali buntu.
Sofyan menegaskan, pihaknya bakal memerangi mafia tanah yang mengganggu proyek Kementrian ATR selama ini.
Pemerintah daerah dan pemerintah desa diharap membuat inovasi untuk dapat mempercepat pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
WARGA Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, terbelah.
Edy Rahmayadi belum dapat memastikan kapan mediasi tersebut akan dilaksanakan karena saat ini pemprov masih melakukan tahapan pendataan.
Wamen Surya Tjandra mengatakan bahwa pihaknya sangat perlu berkoordinasi dengan PTPN II untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatra Utara,
Masyarakat adat mempertahankannya karena di lahan itu terdapat cagar budaya nasional Paseban Tri Panca Tunggal
Koalisi Dukung AKUR menilai adanya penyegelan lahan untuk makam oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan adalah tindakan melanggar hukum dan diskriminasi.
Camat Boleng, Bonaventura Abunawan ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen sertifikat tanah ulayat yang kemudian dikuasai oleh WN Australia.
Legislator asal Lombok, NTB itu meminta penyelesaikan sengketa itu menggunakan pola pendekatan sosial, dan menghindari pola pendekatan kekuasaan.
ASET tanah masyarakat AKUR Sunda Wiwitan kerap diserobot dan mereka kalah di pengadilan. Mereka kalah secara hukum karena legalitas, padahal sudah dimiliki berpuluh tahun.
Dengan adanya kebijakan ini, apakah kemudian hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, khususnya pendaftaran hak atas tanah, menjadi berkurang?
Kedua surat tersebut masing-masing bernomor DPO/171/VI/2020 atas nama tersangka Benny Simon Tabalujan dan DPO/172/VI/2020 atas nama Achmad Djufri.
Aksi penolakan itu dilakukan warga dengan memasang banner di depan pintu masuk perumahan Jalan Raya Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (27/6)
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved