Berita Terbaru Sengketa Tanah Hari Ini

Komnas HAM Temukan masih Ada Sengketa Lahan di Sirkuit Mandalika

Ada 18 hektare tanah di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP yang hingga kini belum mendapat ganti rugi. Komnas HAM juga menemukan adanya intimidasi aparat kepada pemilik tanah.

Kuasa Hukum PT GWP Minta Lelang Hotel Kuta Paradiso Dibatalkan

Rencananya pengadilan Denpasar akan melelang  lahan yang kini telah dibangun Hotel Kuta Paradiso di Kuta, Bali pada 6 Oktober 2020. Namun pengelola hotel minta dibatalkan karena masih sengketa.

Jahormat Tidak Hadir, Mediasi Kades Sibandang Buntu

UPAYA mediasi oleh Kades Sibandang, Kecamatan Muara, Taput atas kasus penyerobotan tanah adat antara Jahormat Rajagukguk dengan Keluarga Besar Remin Boru Simbolon kembali buntu.

Akui Banyak Sengketa, Menteri ATR: Kita Perangi Mafia Tanah

Sofyan menegaskan, pihaknya bakal memerangi mafia tanah yang mengganggu proyek Kementrian ATR selama ini.

Menteri ATR: Target Presiden Seluruh Tanah Terdaftarkan pada 2025

Pemerintah daerah dan pemerintah desa diharap membuat inovasi untuk dapat mempercepat pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Solusi Sama-Sama Untung di Kinipan

WARGA Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, terbelah.

Pemprov Sumut Dorong Penyelesaian Konflik Lahan Simalingkar

Edy Rahmayadi belum dapat memastikan kapan mediasi tersebut akan dilaksanakan karena saat ini pemprov masih melakukan tahapan pendataan.

Wamen ATR Kunjungi PTPN II Selesaikan Sengketa Tanah

Wamen Surya Tjandra mengatakan bahwa pihaknya sangat perlu berkoordinasi dengan PTPN II untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatra Utara,

Tersisih karena UU Agraria

Masyarakat adat mempertahankannya karena di lahan itu terdapat cagar budaya nasional Paseban Tri Panca Tunggal

Koalisi Dukung AKUR Kecam Penyegelan Lahan Makam Sunda Wiwitan

Koalisi Dukung AKUR menilai adanya penyegelan lahan untuk makam oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan adalah tindakan melanggar hukum dan diskriminasi.

Camat Boleng Tersangka Pemalsuan Dokumen Tanah Ulayat

Camat Boleng, Bonaventura Abunawan ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen sertifikat tanah ulayat yang kemudian dikuasai oleh WN Australia. 

Sengketa Sirkuit Mandalika, Legislator NasDem: Perlu Musyawarah

Legislator asal Lombok, NTB itu meminta penyelesaikan sengketa itu menggunakan pola pendekatan sosial, dan menghindari pola pendekatan kekuasaan.

Tanah Adat Sunda Wiwitan Terganjal Legalitas

ASET tanah masyarakat AKUR Sunda Wiwitan kerap diserobot dan mereka kalah di pengadilan. Mereka kalah secara hukum karena legalitas, padahal sudah dimiliki berpuluh tahun.

Pendaftaran Hak atas Tanah di Masa Covid-19

Dengan adanya kebijakan ini, apakah kemudian hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, khususnya pendaftaran hak atas tanah, menjadi berkurang?

Palsukan Akta Tanah di Cakung, Dua Orang Ini Masuk DPO Polisi

Kedua surat tersebut masing-masing bernomor DPO/171/VI/2020 atas nama tersangka Benny Simon Tabalujan dan DPO/172/VI/2020 atas nama Achmad Djufri.

Caplok Jalan Perumahan Lain, Pembangunan Mutiara City Diprotes

Aksi penolakan itu dilakukan warga dengan memasang banner di depan pintu masuk perumahan Jalan Raya Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (27/6)

Tanah Diserobot, Masyarakat Sunda Wiwitan Lapor Polisi

Penyerobotan tanah adat di Leuweung Leutik, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan milik masyarakat adat Sunda Wiwitan Cigugur, hingga kini belum diproses polisi. 

Polisi Tetapkan Pimpinan PT Salve Veritate Tersangka Mafia Tanah

Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka atas dugaan kasus tindak pidana pemalsuan akta tanah. Kedua tersangka itu adalah pimpinan PT Salve Veritate.

Legislator NasDem Minta Ada Musyawarah soal Sengketa Lahan di NTB

Salah satu yang jadi sorotannya ialah sengketa lahan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan masyarakat dalam pengembangan Register Tanah Kehutanan (RTK) Petandakan

Menteri ATR Diminta Siapkan Skema Penyelesaian Sengketa

Saya minta Menteri ATR untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan pedoman oleh instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia.

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia