Pemprov Sumut Dorong Penyelesaian Konflik Lahan Simalingkar

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara sedang menjalankan tahapan penyelesaian sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara II dengan warga Simalingkar dan Sei Mencirim. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan salah satu tahapan yang akan dilakukan adalah memediasi kedua belah pihak.

"Kami akan melakukan mediasi permasalahan ini pada kedua pihak," ujarnya, Rabu (2/9).

Namun dia belum dapat memastikan kapan mediasi tersebut akan dilaksanakan karena saat ini pemprov masih melakukan tahapan pendataan.

Kendati demikian dia memastikan pemprov bersama tim dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut akan berupaya agar sengketa lahan di Simalingkar (Kota Medan) dan Sei Mencirim (Kabupaten Deliserdang) dapat cepat diselesaikan. "Namun dalam prosesnya membutuhkan waktu dan tidak bisa terburu-buru," ujarnya.

Dia mengungkapkan dua hari lalu dirinya telah menjalin komunikasi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, dan sejumlah institusi terkait lain.

Kepada mereka, Edy, mengatakan persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan buru-buru dan meminta agar tim di Sumut diberikan waktu untuk bekerja terlebih dahulu. Tim saat ini sedang melakukan pendataan sebelum kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya, yakni mediasi, edukasi dan sosialisasi serta penertiban.

Gubernur mengakui kasus lahan di kedua kawasan itu cukup sengkarut karena sudah berlangsung lama dan belum ada penyelesaian. Namun Pemprov Sumut sudah mendapat arahan dari Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan persoalan lahan ini.

Pemerintah Pusat juga akan ikut campur dalam penyelesaiannya. Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN telah membentuk tim gabungan untuk mengakomodir tuntutan warga Simalingkar dan Sei Mencirim yang bersengketa.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menerima kedatangan warga Simalingkar dan Sei Mencirim di Istana Negara. Dari pertemuan tersebut Presiden Jokowi memerintahkan kementerian, lembaga negara dan institusi-institusi pemerintah terkait lain untuk segera menyelesaikan sengketa lahan tersebut dengan baik.

Warga memprotes penggusuran lahan dan tempat tinggal yang mereka kelola dan tempati sejak tahun 1951. PTPN 2 mengklaim wilayah yang ditempati warga masih masuk kawasan HGU perusahaan. (R-1)