Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Menteri ATR: Target Presiden Seluruh Tanah Terdaftarkan pada 2025

Insi Nantika Jelita
14/9/2020 14:25
Menteri ATR: Target Presiden Seluruh Tanah Terdaftarkan pada 2025
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil memberi sertifikat gratis ke warga(ANTARA FOTO/Jojon)

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil meminta seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa membuat inovasi untuk dapat mempercepat pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal itu ia sampaikan dalam Kegiatan Trisula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (11/09).

"Sesuai target Presiden, seluruh tanah di Indonesia terdaftarkan pada tahun 2025. Maka strategi kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat menjadi solusi yang baik," jelas Sofyan dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (14/9).

Program Trisula merupakan kolaborasi bersama antara BPN Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah dan pemerintah desa di Jawa Tengah.

"Trisula ini bukan jenis tombak bermata tiga, melainkan sebuah kegiatan untuk membangun data pertanahan dengan melibatkan tiga pemangku kepentingan di dalamnya," ungkap Sofyan.

Baca juga: ATR/BPN Targetkan 10 Juta Bidang Tanah Terdaftar Tahun Ini

Program Trisula yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah untuk semua bidang tanah di desa dan kelurahan dapat terpetakan, juga dilakukan untuk mengurangi sengketa pertanahan. Termasuk menjaga keberlangsungan pemeliharaan data pertanahan itu sendiri.

Dari peta dasar yang berbasis bidang tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bisa dipergunakan oleh seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sofyan meminta daerah lain mengikuti langkah tersebut

"Kolaborasi ini diharapkan mampu meringankan beban keuangan negara dengan cara bergotong-royong karena dalam pelaksanaannya, biaya dalam pelaksanaan program ini dibebankan pada DIPA masing-masing satuan kerja," pungkas Sofyan.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya