Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil meminta seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa membuat inovasi untuk dapat mempercepat pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hal itu ia sampaikan dalam Kegiatan Trisula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (11/09).
"Sesuai target Presiden, seluruh tanah di Indonesia terdaftarkan pada tahun 2025. Maka strategi kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat menjadi solusi yang baik," jelas Sofyan dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (14/9).
Program Trisula merupakan kolaborasi bersama antara BPN Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah dan pemerintah desa di Jawa Tengah.
"Trisula ini bukan jenis tombak bermata tiga, melainkan sebuah kegiatan untuk membangun data pertanahan dengan melibatkan tiga pemangku kepentingan di dalamnya," ungkap Sofyan.
Baca juga: ATR/BPN Targetkan 10 Juta Bidang Tanah Terdaftar Tahun Ini
Program Trisula yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah untuk semua bidang tanah di desa dan kelurahan dapat terpetakan, juga dilakukan untuk mengurangi sengketa pertanahan. Termasuk menjaga keberlangsungan pemeliharaan data pertanahan itu sendiri.
Dari peta dasar yang berbasis bidang tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bisa dipergunakan oleh seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sofyan meminta daerah lain mengikuti langkah tersebut
"Kolaborasi ini diharapkan mampu meringankan beban keuangan negara dengan cara bergotong-royong karena dalam pelaksanaannya, biaya dalam pelaksanaan program ini dibebankan pada DIPA masing-masing satuan kerja," pungkas Sofyan.(OL-5)
KONFLIK sengketa tanah antara Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga menduduki aset milik BMKG.
RUMAH milik aktor Atalarik Syach dieksekusi paksa oleh aparat pada Kamis (15/5). Kenali Kiat Aman Beli Tanah agar Terhindar dari Sengketa
Membeli rumah adalah keputusan besar yang membutuhkan perhatian ekstra, terutama terkait legalitas dan status properti. Kasus penggusuran perumahan di Tambun, Bekasi, menjadi contoh nyata.
Dua organisasi masyarakat (ormas) terlibat saling serang di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Perselisihan terjadi lantaran sengketa tanah.
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah atau tindak pidana di bidang pertanahan secara progresif.
Setelah tiga tahun berjuang, Nirina Zubir akhirnya menang dalam sengketa lahan yang dirampas Riri Khasmita.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, mengungkapkan 1,1 juta hektare tanah yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pengaduan masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong semua unit kerja Kementerian ATR/BPN agar wajib berinovasi meningkatkan pelayanan.
Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.
Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nusron menjelaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kapolri untuk penegakan hukum terkait berbagai isu-isu kejahatan di bidang pertanahan khususnya dalam memberantas mafia tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved