Sengketa Sirkuit Mandalika, Legislator NasDem: Perlu Musyawarah

ANGGOTA DPR RI Syansul Luthfi mendorong adanya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa lahan sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, yang akan digunakan sebagai arena balapan MotoGP muliai tahun depan.

Menurut legislator asal Fraksi NasDem itu, PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengembangkan sirkuti itu, bisa melakukan verifikasi terhadap tanah masyarakat di lahan sirkuit untuk segera menyelesaikan sengketa yang terjadi.

“Penyelesaian kasus ini sesungguhnya sangat gampang kalau memang ITDC serius. Verifikasi saja data tanah masyarakat lalu bayar tanah yang sudah terverifikasi. Bukan justru gembar gembor mengklaim tanah masyarakat tapi tidak berani sandingkan data," tegasnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/7). 

Legislator asal Lombok, NTB itu meminta penyelesaikan sengketa itu menggunakan pola pendekatan sosial, dan menghindari pola pendekatan kekuasaan. Dengan begitu sengkarut lahan yang sudah berlangsung lama ini dapat segera dituntaskan. 

Baca juga : Tanah Adat Sunda Wiwitan Terganjal Legalitas

“Karakter masyarakat kita itu tidak pernah mau mengaku-ngaku kalau bukan haknya lagi. Buktinya 1.035 hektare yang sudah dibebaskan tidak pernah ada yang ngaku-ngaku lagi sebagai pemilik lahan,” ujarnya.

Syamsul mendorong musyawarah menjadi jalan utama untuk menyelesaikannya. "Presiden Joko Widodo sudah memberikan contoh berkali-kali soal cara penyelesaian lahan, ITDC seharusnya mengikuti pola itu. Jika serius, satu minggu saja masalah ini pasti selesai. Gampang sekali karena semua sudah jelas,” tutupnya. 

Dalam kunjungan ke NTB, Selasa (21/7) Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono meminta Kapolda NTB Irjen M. Iqbal dan pemerintah setempat segera menyelesaikan persoalan itu.

"Saya minta Pak Kapolda, bantu semaksimal mungkin Pak Gubernur supaya MotoGP tahun depan bisa dilaksanakan. Kapolres Lombok Tengah juga, tolong ya," pungkasnya. (OL-7)