Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
Penyerobotan tanah adat di Leuweung Leutik, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan milik masyarakat adat Sunda Wiwitan Cigugur, hingga kini belum diproses polisi.
Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka atas dugaan kasus tindak pidana pemalsuan akta tanah. Kedua tersangka itu adalah pimpinan PT Salve Veritate.
Salah satu yang jadi sorotannya ialah sengketa lahan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan masyarakat dalam pengembangan Register Tanah Kehutanan (RTK) Petandakan
Saya minta Menteri ATR untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan pedoman oleh instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia.
Hal tersebut diperlukan sehingga tidak memunculkan permasalahan pertanahan yang berlarut-larut apalagi memunculkan konflik antarwarga, warga dengan pemerintah, atau warga dengan BUMN.
Selain itu, bantuan juga diterjunkan oleh Polres Lembata yang menerjunkan 31 personel di bawah pimpinan Kasar Sabhara Polres Lembata Iptu Leonardus Ola.
Sedikitnya, 100 aparat keamanan dari Mapolres Flotim dikerahkan menuju lokasi, Kamis (5/3), guna mengantisipasi terulangnya perkelahian antarwarga satu desa tersebut.
Dia menjelaskan, Thomas Nilan menggugat saudara kandungnya, mendiang Goris Pesa Nilan karena dianggap telah menjual tanah warisan orangtua tanpa diketahui oleh adik-adiknya yang lain.
Sedikitnya 780 kasus sengketa tanah masuk ke istana presiden dalam empat tahun terakhir.
WNA itu menutup akses jalan dengan cara membeli tanah di bagian belakang tanah milik investor dalam negeri. Tanah tersebut dijadikan jalan pribadi dan menutup akses jalan investor lainnya.
Kasus tanah tersebut mencuat pada November 2017 yang berujung pada pertumpahan darah dan menewaskan dua orang penjaga tanah lahan milik salah seorang warga negara Australia itu.
Proses sengketa terhadap sejumlah lahan di sepanjang jalan itu dipimpin Juru Sita PN Semarang Ririn Dian Pitaloka berjalan damai dan lancar.
Komnas HAM dalam 3 tahun terakhir telah menerima puluhan pengaduan dari masyarakat mengenai sengketa HAM sebagai dampak pembangunan infrastruktur jalan tol.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved