780 Kasus Sengketa Tanah Ada di Istana

SEDIKITNYA  780 kasus sengketa tanah masuk ke istana presiden dalam empat tahun terakhir.

Menurut Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Usep Setiawan, kasus-kasus tersebut dilaporkan masyarakat melalui Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kantor Staf Kepresidenan dari 2016 hingga 2019.

Usep menyebutkan, dari 780 kasus sengketa tanah yang diterima pihak istana, terbanyak berasal dari sektor perkebunan dengan jumlah kasus mencapai 393 kasus. Yang menonjol untuk perkebunan adalah konflik antara masyarakat dalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan. Kasus tersebut banyak terjadi di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Kasus HGU ini biasanya berupa penerbitan HGU yang mencakup tanah-tanah masyarakat sebelumnya. Jadi ada tumpang tindih klaim antara HGU dengan masyarakat. KSP mendorong Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) supaya mempercepat penanganan kasus-kasus perkebunan," terang Usep.

Adapun terbanyak kedua sebanyak 206 kasus berasal dari sektor kehutanan. Lainnya merupakan kasus perumahan seperti pembangunan real estate. Juga kasus infrastruktur dan transmigrasi.

Kebanyakan kasus dari sektor kehutanan terjadi di kawasan yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani. Kasus konflik antara masyarakat di sekitar hutan dengan Perhutani, katanya, termasuk kasus yang menonjol dan mendapat perhatian dari Kantor Staf Presiden.

"Kantor Staf Presiden sedang mendorong supaya Kementerian LHK yang membawahi Perhutani untuk mempercepat penanganan dan penyelesaan kasus-kasus tersebut, termasuk di Jawa Tengah," katanya.

Menurut Usep, kasus-kasus yang dilaporkan ke KSP tidak spesifik mengandung pelanggaran HAM. Tapi tentu saja konflik agraria yang sudah meledak ke permukaan dan ditangani dengan pendekatan keamanan atau aparat keamanan sering dilaporkan  oleh masyarakat sering diduga terjadi pelanggaran HAM. Laporan konflik tanah, konflik agraria dimana didalamnya ada sengketa tanah itu terdapat unsur kekerasan dan kriminalisasi.

"Tentu saja yang didorong oleh KPS adalah pendekatan persuasif dalam penanganan konflik itu, bukan pendekatan represif. Jadi pendekatan
kemanuasiaan dan menghargai masyarakat sebagai pihak yang berhak atas tanah," katanya.

Semua kasus itu, lanjutnya, sekarang sudah diteruskan pada kementerian dan lembaga yang berwenang. Dalam pembentukan kabinet kerja tempo hari, katanya, Presiden sudah menunjuk wakil menteri. diantaranya dua wakil menteri yang relevan dengan kasus tanah adalah wakil menteri agraria dan tata ruang dan wakil menteri LHK diberi tugas khusus oleh presiden untuk mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus-kasus konflik di pertanahan.

Sejauh ini penanganan kasus-kasus tersebut masih dalam proses. Belum ada angka definitif yang menunjukan mengenai berapa kasus yang sudah terselesaikan. (OL-11)