Berita Terbaru RUU KUHP Hari Ini

Tim Perumus: RKUHP sudah Akomodasi Publik

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) pada dasarnya dua hal sudah diakomodasi oleh tim perumus.

Dewan Pers Sampaikan Reformulasi Sejumlah Pasal di Revisi KUHP

Ketentuan yang diminta direfomulasi yaitu Pasal 188 ayat 2 tentang perbuatan mengganti Pancasila.

BEM Nusantara: Saatnya KUHP Produk Kolonial Digantikan Karya Bangsa Sendiri

ALIANSI BEM Nusantara menggelar bedah Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dalam Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Azzahra, Jakarta, Senin (22/8/22).

Pemerintah Inginkan KUHP Mengatur Pasal Bersifat Esensi

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan partisipasi publik dalam mewujudkan KUHP berkeadilan sangat dibutuhkan dan didengarkan oleh pemerintah.

Dewan Pers Bawa Pasal Bermasalah RUU KUHP ke Kemenkopolhukam

Rencananya pertemuan dilakukan Kamis (28/7), termasuk dengan Komisi III DPR RI, agar keputusan dapat diambil dalam waktu yang tidak lama lagi.

9 Pasal RUU KUHP Potensial Memberangus Kebebasan Pers

Dewan Pers telah mengindentifikasi setidaknya sembilan pasal yang masih harus dilakukan pendalaman dan dikontruksi kembali bahkan diharapkan untuk pasal tersebut dihapuskan.

Pasal Warisan Kolonial Jangan Dihidupkan 

PEMERINTAH telah menyerahkan draft teranyar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI pada Rabu (6/7).

Pemerintah Diminta Sosialisasikan 14 Pasal Krusial RKUHP

RUU KUHP merupakan carry over dari keputusan DPR RI 2014-2019, yang pembahasannya tinggal dilanjutkan dalam pembahasan di Tingkat II yaitu persetujuan di Rapat Paripurna DPR.  

DPR Bahas RUU KUHP per Fraksi

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat kerja dengan Komisi III DPR memaparkan terdapat tujuh poin penting untuk menyempurnakan RUU KUHP.

Menkopolhukam Akui Sudah Serahkan Draf RKUHP ke DPR

Menurutnya, pemerintah sudah meneyelesaikan tugasnya dengan menyusun draf yang saat ini sudah diserahkan kepada parlemen.

DPR Bantah Tak Terbuka soal RUU KUHP

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai draf RKUHP akan disampaikan kepada publik kalau Pemerintah sudah siap menyampaikan ke DPR.

Komnas HAM Diminta Terlibat Bahas Pasal-Pasal Penghinaan dalam RKUHP

Menurutnya, ada dua cara agar Komnas HAM bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan polemik RKUHP yang sedang menghangat di masyarakat ini.

RUU TPKS Disahkan, Pekerjaan Rumah Belum Usai

Tindak pidana perkosaan tidak diatur dalam RUU TPKS. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah agar bisa memasukan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP..

Isu Pemerkosaan Harusnya Jadi Benih dalam RUU TPKS

Sejak dahulu hingga masa reformasi ini pun, kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia belum juga bisa memberikan keadilan pada korban

Peradi-SAI Apresiasi Penghapusan Pasal 282 RUU KUHP

Kampanye antikriminalisasi profesi advokat adalah bentuk dan wujud kepedulian organisasi advokat.

DPR dan Pemerintah Belum Siap, Sidang Uji KUHP Ditunda

Semula agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Akan tetapi, DPR berhalangan hadir karena memiliki agenda yang sama sehingga meminta penundaan waktu sidang.

Dinilai Diskriminatif, Pasal 282 RUU KUHP akan Dikoreksi

Pasal 282 RUU KUHP tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kemanfaatan bahkan diskriminatif

Peradi-SAI Tolak Pelabelan Advokat Curang di RUU KUHP

Pasal 16 UU Advokat mengatur kalau advokat tidak dapat dituntut perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya

Pemidanaan Kasus Penodaan Agama Kerap Gunakan UU ITE 

Penggunaan pasal dalam UU ITE dinilai mengkhawatirkan, lantaran kerap tidak memiliki asas legalitas dan pengusutannya tidak memadai.

Mewujudkan Negara Hukum Berlandaskan Pancasila dengan RUU KUHP

Adanya RUU KUHP ini dapat menghasilkan hukum pidana nasional dengan paradigma modern, tidak lagi berdasarkan keadilan retributif, tetapi berorientasi pada keadilan korektif

10 Kabupaten Terbaik dan 10 Kota Terbaik Dekade Ini

TKA: Pemanfaatan dan Bukti Validitas

Merawat Kesehatan Mental: Tanggung Jawab Bersama yang Sering Diabaikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia