Jumat 17 Juni 2022, 15:31 WIB

Komnas HAM Diminta Terlibat Bahas Pasal-Pasal Penghinaan dalam RKUHP

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Komnas HAM Diminta Terlibat Bahas Pasal-Pasal Penghinaan dalam RKUHP

Dok.MI
Mural terkait penolakan RKUHP

 

PENGAJAR Hukum Tata Negara dan HAM dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Herlambang P Wiratraman mendorong keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait polemik beberapa beleid penghinaan pemerintah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pandangan Komnas HAM dibutuhkan untuk mengukur potensi pelanggaran HAM jika beberapa pasal tersebut disahkan.

"Saya mengusulkan undang Komnas HAM untuk mengecek potensi pelanggaran HAM bila pasal-pasal itu berlaku. Jadi saya mengajak Komnas HAM jangan diam," kata Herlambang saat dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Jumat (17/6).

Menurutnya, ada dua cara agar Komnas HAM bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan polemik RKUHP yang sedang menghangat di masyarakat ini. Pertama, baik DPR RI maupun Presiden bisa mengundang Komnas HAM. Kedua, Komnas HAM sendiri yang berinisiatif membantu pembentuk hukum dalam menelaah potensi pelanggaran HAM dalam RKUHP.

Baca juga: Polisi Sebut Khilafatul Muslimin Wajibkan Anggota Bayar Iuran Setiap Hari

"Paling tidak ada komunikasi antarlembaga negara lah. Komnas HAM kan pihak yang punya otoritas mengatakan adanya pelanggaran HAM, kenapa enggak dimanfaatin untuk mengecek?" ujarnya.

Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) itu menilai pasal-pasal dalam RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintahan yang sah maupun kekuasaan hukum atau lembaga negara sebagai bentuk antidemokrasi dan antisosial.

Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi pernah mencabut pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam KUHP pada 2006 silam. Pasal tersebut diadopsi dari KUHP Belanda. Menurut Herlambang, Belanda menggunakan pasal penghinaan terhadap Ratu dan Raja Belanda untuk membungkam kaum pribumi. (OL-4)

Baca Juga

DOK MI

15 Eks Anggota JI Ikrar Setia Kepada NKRI

👤Widhoroso 🕔Senin 08 Agustus 2022, 23:56 WIB
WAKIL Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyaksikan langsung 15 mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang ikrar setia kepada...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Kapolri Lantik Irjen Pol. Syahar Diantono sebagai Kadiv Propam

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 22:37 WIB
Irjen Pol. Syahar Diantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kabareskrim Polri. Setelah dilantik sebagai Kadiv Propam Polri, posisi...
ANTARA FOTO

Kuasa Hukum Brigadir J Minta Bharada E dan Brigadir RR Bicara Jujur

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 08 Agustus 2022, 20:47 WIB
kuasa hukum keluarga Brigadir J, Eka Prasetya, berharap Bharada E dan Brigadir RR untuk berbicara sejujurnya agar kasus ini tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya