Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

RUU Perampasan Aset Harus Diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme

RUU Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme, bila resmi disahkan menjadi undang-undang.

Revisi UU IKN Diusulkan Setelah Reses

Revisi, ujarnya, akan diajukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selesai menjalani masa reses.

DPR Harap RUU Penyiaran Selesai di Periode 2019-2024

Revisi RUU Penyiaran sudah dilakukan sejak tahun 2012 untuk mengubah UU Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

Pembahasan Revisi RUU ITE Perlu Diselerasakan dengan UU KUHP

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini terdapat banyak kejanggalan di dalam pasal-pasalnya.

Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Menjadi Ketua Panja RUU MK

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyepakati Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menjadi Ketua Panja) untuk membahas perubahan keempat revisi UU MK.

Perpanjangan Jabatan Kades 9 tahun, Untuk Apa? Ini kata Budiman Sudjatmiko

PENGGAGAS UU Desa, Budiman Sujatmiko menyatakan masa enam tahun itu tidak cukup bagi pemimpin desa dalam mewujudkan pembangunan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warga desa.

Komunitas Yahudi Swedia: Mengizinkan Pembakaran Al Quran Kesalahan Besar

Swedia memiliki UU mengenai kebebasan berekspresi dan protes, tetapi UU tersebut seharusnya tidak melewati batas hingga mengarah pada ujaran kebencian.

PSHK UII: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tabrak Putusan MK

Pembatasan masa jabatan kepala desa tersebut merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945.

Pakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu Ciptaker

DPR tidak mungkin akan membatalkan Perppu Ciptaker yang telah diteken Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama-sama berkepentingan untuk mengesahkan UU Ciptaker.

Jokowi : Perppu Cipta Kerja untuk Memberi Kepastian Investor

Pemerintah menilai perlu ada payung hukum untuk mengantisipasi ancaman ketidakpastian ekonomi global.

Perppu Cipta Kerja Diapresiasi Ekonom, Dikritik Pakar Hukum

Perppu tidak menyelesaikan persoalan formal pada UU Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan MK. UU Cipta Kerja dinilai bermasalah dari sisi pembentukan.

Jokowi Revisi RUU Ciptaker Melalui Perppu

Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global.

Masyarakat Sipil Dorong Revisi UU KUHAP Segera Diwujudkan

Masyarakat sipil memandang revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu segera dilakukan.

Revisi UU Pengolahan Sampah Diperlukan untuk Akomodasi Peran Swasta

Selain soal kontribusi investor swasta, ada hal lain yang perlu direvisi pada UU No. 18 Tahun 2008 ini. Terutama berkaitan dengan insentif, penanganan pidana dan pelanggaran hukum. 

Tanggapi RKUHP, Legislator Tekankan Indonesia Negara Demokrasi

Anggota DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai Pasal 240 dan 218 dalam Revisi Kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) bisa menjadi pasal karet.

Belum ada Surpres dan Baru Dibahas Tahun Depan, Publik Diminta Tidak Berspekulasi soal Revisi UU IKN

Dia mengaku belum mengetahui apa saja usulan pemerintah terhadap revisi UU IKN. Menurut dia, RUU IKN memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Revisi UU IKN Bukan Karena Cacat Subtansi

Upaya revisi yang diajukan pemerintah dilakukan demi menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundangan tersebut.

Baleg DPR RI, Menteri LHK, dan Menteri PUPR Bahas Revisi UU Persampahan

Muatan UU 18 Tahun 2008 cukup visioner, yang pada saat penyusunannya telah sesuai dengan perkembangan persoalan-persoalan persampahan secara global.

Pemerintah Didorong Rancang Undang-Undang Restorative Justice

Kehadiran UU RJ diperlukan karena selama ini aturan mengenai hal tersebut bersifat parsial.

DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Revisi RUU KSDAHE

Pemerintah berpendapat bahwa substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih relevan untuk kondisi saat ini.

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

Revisi UU P2MI: Antara Proteksi dan Patriarki

Pendidikan Tinggi dan Penguatan Soft Skills: Tantangan Relevansi dan Kesiapan Kerja

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia