Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
"Contohnya dimasukkan di dalam 3 nomor urut pertama keterwakilan perempuan. Jadi memang UU Pemilu sangat afirmatif terhadap peserta perempuan,"
Pembahasan RUU Pemilu belum akan intens sebab partai politik saat ini tengah fokus pada pemilihan kepala daerah.
Pejabat tersebut tidak dapat digugat, baik secara hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara apabila diketahui terjadi penyelewengan.
Ia juga mempertanyakan penjelasan para pemohon yang tidak rinci. Sayangnya, kali ini merupakan sidang perbaikan permohonan sehingga hakim tidak bisa lagi memberikan nasihat.
Ilham mengatakan hal itu berkaca pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang disiapkan dalam waktu singkat dan terbatas.
Revisi UU MK ini tidak substantif, tidak menjawab kebutuhan kelembagaan MK, serta berpotensi mencoreng independensi dan imparsialitas MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
Kebutuhan revisi RUU LLAJ tidak hanya bentuk dari penyesuaian terhadap zaman yang berubah. Revisi juga wujud dari upaya untuk menunaikan amanat konstitusi, yakni mewujudkan keadilan sosial
Menteri Hukum dan HAM mengingatkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif.
Kita harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terus berkembang selama 10 tahun terakhir. Semestinya bisa jadi prioritas 2020-2021
Dukungan pemerintah terhadap RUU MK yang merupakan inisiatif DPR tersebut demi menjalankan amanat konstitusi yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman (yudikatif).
Permohonan itu akan diajukan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif yang menilai pengesahan RUU Mahkamah Konstitusi (MK) sarat kepentingan politik.
DPR RI telah memutuskan melanjutkan revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang terbengkalai sejak beberapa tahun lalu.
Dari segi internal, kualitas pers menjadi persoalan. Oleh karena itu, Dewan Pers akan meningkatkan kualifikasi jurnalis sehingga lebih profesional
Ia menilai revisi UU Kejaksaan tidak akan menganggu proses hukum yang dilakukan penegak hukum lain sebab selama ini sudah diberi kewenangan melakukan penyidikan maupun penuntutan
Dalam periode Januari hingga saat ini saja, sudah ada 31 pegawai yang mengundurkan diri yang 24 di antaranya merupakan pegawai tetap.
Ada beberapa orang yang mengaku sebagai pejuang akan tetapi sebenarnya dia lah musuh yang sebenarnya.
Secara logika, lanjutnya, tidak akan ada penyidikan, kalau tidak ada penuntutan dan sebaliknya.
“Kalau sekarang jaksa diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya kita kembali pada HIR (Herzien Inlandsch Reglement), KUHAP zaman Belanda dulu,” kata Mudzakkir
Di sisi lain, ia mengakui tidak ada negara di dunia penyidik itu tunggal. Namun, kewenangan jaksa dalam penyelidikan dan penyidikan itu terbatas.
"Saya tidak sependapat kalau prosedur pembahasan ini lebih didulukan dari hukum acaranya (KUHAP), rancangannya. Proses itu payung hukumnya acara pidana."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved