NEWSTICKER

Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

Revisi UU Pemilu dijanjikan Afirmasi Keterwakilan Perempuan
19/8/2016 05:59
"Contohnya dimasukkan di dalam 3 nomor urut pertama keterwakilan perempuan. Jadi memang UU Pemilu sangat afirmatif terhadap peserta perempuan,"
DPR Diminta Lebih Terbuka soal Revisi UU Pemilu
19/8/2016 05:59
Pembahasan RUU Pemilu belum akan intens sebab partai politik saat ini tengah fokus pada pemilihan kepala daerah.
UU Penanganan Covid-19 Diuji ke MK
19/8/2016 05:59
Pejabat tersebut tidak dapat digugat, baik secara hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara apabila diketahui terjadi penyelewengan.
Saldi Isra Kuliahi para Penggugat
19/8/2016 05:59
Ia juga mempertanyakan penjelasan para pemohon yang tidak rinci. Sayangnya, kali ini merupakan sidang perbaikan permohonan sehingga hakim tidak bisa lagi memberikan nasihat.
KPU: Revisi UU Pemilu Harus Becermin pada Pemilu 2019
19/8/2016 05:59
Ilham mengatakan hal itu berkaca pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang disiapkan dalam waktu singkat dan terbatas.
Revisi UU MK tidak Substantif
19/8/2016 05:59
Revisi UU MK ini tidak substantif, tidak menjawab kebutuhan kelembagaan MK, serta berpotensi mencoreng independensi dan imparsialitas MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
Revisi UU Atur Ojek Daring hingga SIM
19/8/2016 05:59
Kebutuhan revisi RUU LLAJ tidak hanya bentuk dari penyesuaian terhadap zaman yang berubah. Revisi juga wujud dari upaya untuk menunaikan amanat konstitusi, yakni mewujudkan keadilan sosial
Pemerintah dan DPR Sepakat Merevisi UU Mahkamah Konstitusi
19/8/2016 05:59
Menteri Hukum dan HAM mengingatkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif.
Revisi UU LLAJ Bisa Masuk Prolegnas Prioritas 2020-2021
19/8/2016 05:59
Kita harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terus berkembang selama 10 tahun terakhir. Semestinya bisa jadi prioritas 2020-2021
Pemerintah Ingatkan Cegah Tirani Yudikatif
19/8/2016 05:59
Dukungan pemerintah terhadap RUU MK yang merupakan inisiatif DPR tersebut demi menjalankan amanat konstitusi yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman (yudikatif).
Sarat Politisasi, UU MK Baru Akan Digugat ke MK
19/8/2016 05:59
Permohonan itu akan diajukan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif yang menilai pengesahan RUU Mahkamah Konstitusi (MK) sarat kepentingan politik.
DPR RI Usul Bentuk Dewan Penilai Kinerja Terkait Revisi UU BUMN
19/8/2016 05:59
DPR RI telah memutuskan melanjutkan revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang terbengkalai sejak beberapa tahun lalu.
Revisi UU Pers bukan Satu-Satunya Opsi
19/8/2016 05:59
Dari segi internal, kualitas pers menjadi persoalan. Oleh karena itu, Dewan Pers akan meningkatkan kualifikasi jurnalis sehingga lebih profesional
Revisi UU Kejaksaan Dinilai tak Kurangi Kewenangan Polri
19/8/2016 05:59
Ia menilai revisi UU Kejaksaan tidak akan menganggu proses hukum yang dilakukan penegak hukum lain sebab selama ini sudah diberi kewenangan melakukan penyidikan maupun penuntutan
Revisi UU KPK Diduga jadi Biang Banyaknya Pegawai KPK Resign
19/8/2016 05:59
Dalam periode Januari hingga saat ini saja, sudah ada 31 pegawai yang mengundurkan diri yang 24 di antaranya merupakan pegawai tetap.
Merespon Ocehan KPK, ICW: Tidak Semua yang di Gelanggang Pejuang
19/8/2016 05:59
Ada beberapa orang yang mengaku sebagai pejuang akan tetapi sebenarnya dia lah musuh yang sebenarnya.
Revisi UU Kejaksaan tak Kurangi Kewenangan Polri
19/8/2016 05:59
Secara logika, lanjutnya, tidak akan ada penyidikan, kalau tidak ada penuntutan dan sebaliknya.
Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Era Kolonial
19/8/2016 05:59
“Kalau sekarang jaksa diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya kita kembali pada HIR (Herzien Inlandsch Reglement), KUHAP zaman Belanda dulu,” kata Mudzakkir
Ahli Ingatkan Kewenangan Penyidikan Jaksa Terbatas
19/8/2016 05:59
Di sisi lain, ia mengakui tidak ada negara di dunia penyidik itu tunggal. Namun, kewenangan jaksa dalam penyelidikan dan penyidikan itu terbatas.
Romli: Pembahasan RUU Kejaksaan Tunggu Revisi KUHP Rampung
19/8/2016 05:59
"Saya tidak sependapat kalau prosedur pembahasan ini lebih didulukan dari hukum acaranya (KUHAP), rancangannya. Proses itu payung hukumnya acara pidana."