Kamis 01 Desember 2022, 16:07 WIB

Revisi UU IKN Bukan Karena Cacat Subtansi

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Revisi UU IKN Bukan Karena Cacat Subtansi

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

 

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan bahwa Undang-undang Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak cacat substansi.

Upaya revisi yang diajukan pemerintah dilakukan demi menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundangan tersebut.

"UU IKN tidak cacat. Sebenarnya UU ini juga sudah jalan tetapi memang ada hal yang harus disempurnakan," ujar Suharso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12).

Salah satu hal yang harus disempurnakan adalah status dari Badan Otorita IKN. Pada UU tersebut, status Badan Otorita masih belum jelas apakah sebagai daerah otonomi atau kementerian/lembaga.

Selain itu, status korporasi yang berperan sebagai master developer di Nusantara juga harus dijelaskan secara detil.

Baca juga: Ketum PAN Sebut Airlangga Layak Jadi Capres KIB

"Itu yang ingin kita pertajam. Dari pada nanti dituangkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, kita usulkan untuk dinaikkan saja, diadopsi di UU," jelasnya.

Ia juga membantah jika pemerintah bersama DPR terlalu tergesa-gesa dalam menyusun UU IKN hingga akhirnya harus direvisi dalam usia yang masih belum setahun.

"Kemarin bukan kita tergesa-gesa. Kita hanya ingin tidak ada perdebatan ke depannyam Lalu jaminan kelanjutan dari IKN itu. Itu yg harus ada dalam UU," tandasnya.(OL-4)

Baca Juga

DOK.MI

Hakim Agung Tersangkut Korupsi, Kepemimpinan Ketua MA Dipertanyakan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 29 Januari 2023, 21:00 WIB
Ketua MA selaku pimpinan tertinggi harus bertindak tegas menyikapi kasus yang sungguh mencoreng muruah pengadilan yang...
ANTARA

Dekat Dengan Parpol, Erick Thohir Miliki Kapabilitas Sebagai Cawapres

👤Widhoroso 🕔Minggu 29 Januari 2023, 20:35 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir merupakan figur yang bisa diterima oleh banyak kalangan, termasuk bagi partai politik...
Medcom

Hakim Agung Terlibat Kasus Suap, AMPH Minta KY Harus Tegas

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 29 Januari 2023, 20:09 WIB
KY harus merekomendasikan kepada DPR, agar Ketua dan Wakil Ketua MA dicopot. Selanjutnya, mengusut tuntas dugaan keterlibatan mereka dalam...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya