Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dirasakan dampaknya secara langsung dalam waktu dekat. Namun butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan dampak positif dari program tersebut, asal dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.
“Dampak dari program makan bergizi baru akan kerasa sekian puluh tahun kemudian, atau generasi-generasi berikutnya. Sehingga program ini harus terus dilakukan dalam jangka waktu tersebut,” kata Pungkas dalam diskusi bertajuk Peluncuran Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis, Kamis (6/2).
Hal itu telah dibuktikan oleh negara-negara yang telah lebih dulu mengadakan program makan bergizi. Pungkas menyatakan, ada sebanyak 139 negara telah menjalankan program makan siang anak sekolah dengan sasaaran dan frekuensi yang beragam.
Misalnya saa di Jepang, program makan siang anak sekolah dilakukan kepada siswa TK sampai SMP. Dengan menu makansiang, susu dan vitamin B1 sebanyak lima kali seminggu. Program tersebut telah dilaksanakan hampir 150 tahun lamanya. Selain itu ada Finlandia yang telah 40 tahun lebih mengadakan program makan siang di sekolah.
“Bagaimana supaya, ini kan dampaknya tadi jangka panjang, perilaku itu bisa berubah, jelas nggak mudah, dan harus terus-menerusdari ketika dia lahir, SD, SMP, diperimakan yang berakam, kemudian ada edukasi, itu gak bisa cepat,” jelas dia.
Menurut Pungkas, program MBG akan berdampak besar pada pembentukan pola kebiasaan makan masyarakat hingga akhirnya bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan jika dilakukan secara serius.
Saat ini sendiri Indonesia masih memiliki masalah pada stunting. Selain itu kekurangan gizi pada ibu hamil, hingga kebiasaan makan buah dan sayur yang belum maksimal.
“MBG sebenarnya salah satu kendaraan yang sangat ampuh kalau kita bisa benar memanfaatkannya untuk mengatasi masalah-masalah itu,” imbuh dia.
Tentu, untuk mencapai ke sana, dibutuhkan berbagai evaluasi dan penguatan regulasi yang terus dilakukan agar program MBG bisa berdampak bagi masyarakat. Dalam hal ini, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, bukan hanya badan gizi saja, tapi semua kementerian dan stakeholder terkait untuk mendukung program tersebut.
“Kesiapan Bumdes, UMKM, kesiapan rantai pasok, kesiapan sekolah, kesiapan pesantren, kesiapan Kemkes untuk mengukur, bisa nggak, dignas untuk membantu edukasi di sekolah,” kata Pungkas.
“Dan gurunya, tata kelola di internalnya sendiri, penyempurnaan, saya kira masih banyak yang perlu disempurnakan, programannya mau seperti apa, apakah mau langsung atau tidak langsung, dan seterusnya. Regulasi, perlu ada regulasi yang kuat untuk mendukung program, karena program ini perlu dukungan masyarakat,” tutup dia. (H-2)
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan dan teknologi agar petani muda dapat bersaing secara optimal.
Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Target pembangunan dapur SPPG di Jawa Barat 4.600 dan sekarang telah terlampaui kurang lebih sudah hampir 4.700.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved