Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dirasakan dampaknya secara langsung dalam waktu dekat. Namun butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan dampak positif dari program tersebut, asal dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.
“Dampak dari program makan bergizi baru akan kerasa sekian puluh tahun kemudian, atau generasi-generasi berikutnya. Sehingga program ini harus terus dilakukan dalam jangka waktu tersebut,” kata Pungkas dalam diskusi bertajuk Peluncuran Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis, Kamis (6/2).
Hal itu telah dibuktikan oleh negara-negara yang telah lebih dulu mengadakan program makan bergizi. Pungkas menyatakan, ada sebanyak 139 negara telah menjalankan program makan siang anak sekolah dengan sasaaran dan frekuensi yang beragam.
Misalnya saa di Jepang, program makan siang anak sekolah dilakukan kepada siswa TK sampai SMP. Dengan menu makansiang, susu dan vitamin B1 sebanyak lima kali seminggu. Program tersebut telah dilaksanakan hampir 150 tahun lamanya. Selain itu ada Finlandia yang telah 40 tahun lebih mengadakan program makan siang di sekolah.
“Bagaimana supaya, ini kan dampaknya tadi jangka panjang, perilaku itu bisa berubah, jelas nggak mudah, dan harus terus-menerusdari ketika dia lahir, SD, SMP, diperimakan yang berakam, kemudian ada edukasi, itu gak bisa cepat,” jelas dia.
Menurut Pungkas, program MBG akan berdampak besar pada pembentukan pola kebiasaan makan masyarakat hingga akhirnya bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan jika dilakukan secara serius.
Saat ini sendiri Indonesia masih memiliki masalah pada stunting. Selain itu kekurangan gizi pada ibu hamil, hingga kebiasaan makan buah dan sayur yang belum maksimal.
“MBG sebenarnya salah satu kendaraan yang sangat ampuh kalau kita bisa benar memanfaatkannya untuk mengatasi masalah-masalah itu,” imbuh dia.
Tentu, untuk mencapai ke sana, dibutuhkan berbagai evaluasi dan penguatan regulasi yang terus dilakukan agar program MBG bisa berdampak bagi masyarakat. Dalam hal ini, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, bukan hanya badan gizi saja, tapi semua kementerian dan stakeholder terkait untuk mendukung program tersebut.
“Kesiapan Bumdes, UMKM, kesiapan rantai pasok, kesiapan sekolah, kesiapan pesantren, kesiapan Kemkes untuk mengukur, bisa nggak, dignas untuk membantu edukasi di sekolah,” kata Pungkas.
“Dan gurunya, tata kelola di internalnya sendiri, penyempurnaan, saya kira masih banyak yang perlu disempurnakan, programannya mau seperti apa, apakah mau langsung atau tidak langsung, dan seterusnya. Regulasi, perlu ada regulasi yang kuat untuk mendukung program, karena program ini perlu dukungan masyarakat,” tutup dia. (H-2)
Pemerintah menargetkan capaian penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 20 juta orang sebelum HUT Ke-80 RI.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah isu dan temuan terkait dapur fiktif di sejumlah titik.
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
PEMERINTAH berencana memanfaatkan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
KLH/BPLH resmi meluncurkan konsep Adipura Baru, sistem evaluasi pengelolaan sampah nasional yang menekankan pendekatan tegas, objektif, dan terintegrasi.
Komitmen nyata sektor swasta dalam mendukung program strategis pemerintah kembali ditunjukkan melalui kolaborasi multipihak di sektor peternakan dan pangan.
Dengan demikian, sedikitnya 38.500 siswa di Lamongan telah menerima program MBG.
Jika secara regulasi sudah clear dan terdapat payung hukum yang jelas mengatur, Jatim siap mengimplementasikan program ini.
Menurut Kompol Robi, pembangunan gedung SPPG ini menjadi bagian dari upaya Polres Tuban untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah.
Dari tujuh SPPG ini, satu SPPG di Pangkalpinang siap untuk beroperasi, sedangkan satu lagi di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka baru mulai pembangunan.
UNICEF juga menyampaikan kebanggaannya menjadi bagian dari pelaksanaan MBG melalui dukungan teknis dan kehadiran di lapangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved