Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Komitmen nyata sektor swasta dalam mendukung program strategis pemerintah kembali ditunjukkan melalui kolaborasi multipihak di sektor peternakan dan pangan. Pada 3 Agustus 2025 di Purwokerto, Jawa Tengah, digelar seremoni pelepasan distribusi bibit sapi perah dan kambing perah, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Jual Beli Susu Pasteurisasi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penandatanganan kerja sama investasi sapi perah antara Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden dan PT Suri Nusantara Jaya (SNJ).
Acara itu menandai sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan kolaborasi pentahelix, terutama untuk mendukung program nasional MBG yang menargetkan 80 juta penerima manfaat.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin DKI Jakarta), Diana Dewi, menyampaikan optimismenya terhadap keberlanjutan kolaborasi lintas sektor.
"Kerja sama ini bentuk nyata pentahelix. Pemerintah memiliki program yang sangat baik dan kami dari sektor swasta wajib memberikan dukungan. Infrastruktur sudah tersedia dan sapi perah akan segera didatangkan," ungkap Diana dilansir dari keterangan resmi, Senin (4/8).
Ia berharap program tersebut mampu memberi dampak ganda yaitu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sektor peternakan.
"Susu dari sapi perah yang didatangkan akan digunakan untuk program MBG. Harapannya dengan pentahelix ini, target 80 juta penerima bisa terpenuhi dan swasta pun ikut merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi," jelas Diana.
Kerja sama strategis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan peternak lokal serta pemenuhan gizi anak-anak Indonesia melalui distribusi susu pasteurisasi yang berkualitas. (E-3)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved