Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Komitmen nyata sektor swasta dalam mendukung program strategis pemerintah kembali ditunjukkan melalui kolaborasi multipihak di sektor peternakan dan pangan. Pada 3 Agustus 2025 di Purwokerto, Jawa Tengah, digelar seremoni pelepasan distribusi bibit sapi perah dan kambing perah, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Jual Beli Susu Pasteurisasi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penandatanganan kerja sama investasi sapi perah antara Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden dan PT Suri Nusantara Jaya (SNJ).
Acara itu menandai sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan kolaborasi pentahelix, terutama untuk mendukung program nasional MBG yang menargetkan 80 juta penerima manfaat.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin DKI Jakarta), Diana Dewi, menyampaikan optimismenya terhadap keberlanjutan kolaborasi lintas sektor.
"Kerja sama ini bentuk nyata pentahelix. Pemerintah memiliki program yang sangat baik dan kami dari sektor swasta wajib memberikan dukungan. Infrastruktur sudah tersedia dan sapi perah akan segera didatangkan," ungkap Diana dilansir dari keterangan resmi, Senin (4/8).
Ia berharap program tersebut mampu memberi dampak ganda yaitu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sektor peternakan.
"Susu dari sapi perah yang didatangkan akan digunakan untuk program MBG. Harapannya dengan pentahelix ini, target 80 juta penerima bisa terpenuhi dan swasta pun ikut merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi," jelas Diana.
Kerja sama strategis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan peternak lokal serta pemenuhan gizi anak-anak Indonesia melalui distribusi susu pasteurisasi yang berkualitas. (E-3)
Ia menekankan pentingnya evaluasi, khususnya agar program ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mendorong produksi dalam negeri.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai alokasi 44,2% anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN memiliki dampak positif dan negatif.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved