CISDI: Program Makan Bergizi Gratis Belum Penuhi Kebutuhan Gizi Harian

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya peningkatan kesehatan anak-anak Indonesia, ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), hanya sebagian kecil dari menu yang disediakan mampu memenuhi kebutuhan gizi harian sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Founder dan Chief Executive CISDI Diah Satyani Saminarsih mengungkapkan bahwa dari 29 menu yang dianalisis selama periode uji coba dan implementasi awal MBG, hanya 5 menu atau sekitar 17 persen yang memenuhi target 30 hingga 35 persen kebutuhan gizi harian anak. 

“Ini menunjukkan bahwa program yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak kita masih belum optimal dalam pelaksanaannya,” ujar Diah dalam diskusi bertajuk Peluncuran Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis, Kamis (6/2). 

Baca juga : WNI di Jerman Bandingkan Komentar Warga Asing dan Indonesia soal MBG

Sebagai informasi, ini merupakan kajian kedua CISDI soal MBG, setelah sebelumnya kajian pertama mengenai MBG telah dirilis pada 2024. Kajian kedua ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengombinasikan pemantauan media, tinjauan pustaka, dan diskusi kelompok terpumpun bersama panel ahli. 

Proses pemantauan media dilakukan sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2024 untuk periode uji coba, dan 6-17 Januari 2025 untuk periode implementasi MBG. Selain itu, CISDI juga melakukan analisis AKG terhadap 29 menu MBG yang dikumpulkan dari media selama periode tersebut.

Untuk menghitung kecukupan gizi, CISDI menggunakan aplikasi Nutrisurvey yang mengacu pada AKG dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 28 Tahun 2019, yang menjadi rujukan teknis untuk program MBG.

Baca juga : MBG di Bulan Puasa, Makanan Dibawa Pulang

Selain rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi, CISDI juga menyoroti tingginya penggunaan makanan ultraproses dalam menu MBG. Sebanyak 45 persen dari sampel menu yang dianalisis mengandung makanan ultraproses seperti susu kemasan berperisa tinggi gula. 

“Petunjuk teknis MBG belum secara jelas mengatur batasan makanan ultraproses ini. Ini menjadi celah yang berisiko menurunkan kualitas gizi anak,” kata Diah.

Makanan ultraproses dikenal mengandung bahan tambahan seperti gula, garam, dan lemak dalam jumlah tinggi, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Tanpa regulasi yang ketat mengenai jenis makanan yang boleh dan tidak boleh disertakan dalam program MBG, tujuan dari program ini dikhawatirkan tidak tercapai sepenuhnya.

Baca juga : Natuna Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis untuk 4.080 Siswa

Lebih lanjut, CISDI juga menemukan adanya dua kasus keracunan makanan yang terjadi selama masa implementasi awal MBG, yakni di Kabupaten Sukoharjo dan Nunukan Selatan. Meski belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti keracunan tersebut, temuan ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. 

“Kasus keracunan ini menunjukkan bahwa selain aspek gizi, faktor keamanan pangan juga harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG,” tegas Diah.

Untuk itu, CISDI meminta agar pemerintah dapat membentuk komite monitoring berjenkang di kecamatan, kabupaten dan provinsi yang kemudian dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional di tingkat pusat. 

“Pastikan pemenuhan gizi dan keamanan pangan. Ini yang amat sangat penting, karena kita tidak mau sesuatu yang diniatkan bagus, yang belum ada di mana-mana, diniatkan bagus tapi ternyata malah berbalik dan menabung sesuatu yang tidak baik untuk kemudian hari,” jelas dia. 

Ia juga menyarankan agar ada guidebook untuk pelaksanaan MBG. “Dan kemudian perencanaan setiap menu dan memenuhi angka kecukupan gizi, di sini yang melibatkan berbagai para ahli dari bidang gizi dan kesehatan masyarakat,” pungkas dia.(H-2)