Jumat 02 Desember 2022, 09:00 WIB

Belum ada Surpres dan Baru Dibahas Tahun Depan, Publik Diminta Tidak Berspekulasi soal Revisi UU IKN

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Belum ada Surpres dan Baru Dibahas Tahun Depan, Publik Diminta Tidak Berspekulasi soal Revisi UU IKN

Dok. DPR RI
Anggota Badan Legislasi DPR Guspardi Gaus

 

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus meminta publik tidak berspekulasi terlebih dahulu terkait revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

"Publik jangan berspekulasi lebih dulu terhadap rancangan revisi UU IKN karena hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan perubahan atau tambahan pasal dalam UU tersebut. Jadi ini belum apa-apa, masih sangat prematur untuk di bicarakan," kata Guspardi.

Dia mengaku belum mengetahui apa saja usulan pemerintah terhadap revisi UU IKN. Menurut dia, RUU IKN memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

"Jadi pembahasannya belum dilakukan karena RUU IKN paling cepat dibahas tahun depan. Karena RUU Ini merupakan inisiatif dari pemerintah, DPR tentu menunggu Surat Presiden (Surpres) turun dulu," ujarnya.

Dia menjelaskan setelah Surpres diterima pimpinan DPR, lalu akan dibahas Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk diberikan pada Badan Leguslasi (Baleg) DPR agar ditindaklanjuti.

Guspardi belum bisa memastikan tentang mekanisme pembahasan revisi UU IKN, misalnya apakah akan dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) atau cukup dibahas Baleg DPR saja.

Baca juga : Revisi UU IKN Bukan Karena Cacat Subtansi

"Semuanya tergantung hasil pembahasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Apakah cukup di Baleg saja atau dikembalikan, diserahkan dalam pembahasannya ke Pansus," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah mengusulkan perubahan UU IKN untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023.

"Pemerintah mengusulkan tambahan dua RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 karena adanya dinamika perkembangan dan arahan Presiden. Yaitu rencana perubahan UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik," kata Yasonna dalam Rapat Kerja Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/11).

Yasonna menjelaskan sesuai arahan Presiden bahwa perubahan UU IKN ditujukan untuk percepatan proses pemindahan ibu kota negara dan penyelenggaraan daerah khusus IKN.

Dia mengatakan materi perubahan UU IKN untuk penguatan Otorita IKN secara optimal melalui pengaturan khusus terkait pendanaan dan pengelolaan barang milik negara.

Baleg DPR RI akhirnya menyetujui revisi UU IKN dan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023. (Ant/OL-7)

Baca Juga

Dok MI

Presiden Minta TNI-Polri Tindak Aksi Tambang Ilegal

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 08 Februari 2023, 11:38 WIB
Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI dan Polri menindak tegas para pelaku penambangan ilegal di Tanah...
MI/HO

SAS Institute Refleksikan Tantangan NU di Abad Kedua

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 11:05 WIB
Berpijak pada masa lalu dan realitas saat ini, sambung Sa'dullah, banyak hal yang harus dilakukan oleh NU dalam menyongsong abad...
Ist/DPR

DPR Tekankan Kualitas Produk UU Lebih Penting dari Kuantitasnya

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 09:41 WIB
Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mengatakan dalam penyusunan RUU, DPR ingin memastikan kualitas produk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya