Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

Rapat Revisi UU MK di Masa Reses Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan revisi UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK di Komisi III DPR selama masa reses telah memperoleh izin  pimpinan DPR.

DPR tidak Revisi UU MD3 sampai Akhir Periode Sekarang

DPR sepakat tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3), sampai akhir periode anggota saat ini.

Selaras Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'

Adanya pelonggaran kebijakan tersebut, menurut Hidayat Nur Wahid, masyarakat kini bisa melaksanakan umrah secara lebih mudah tapi juga tetap bertanggungjawab.

Kembali Terima Apdesi, Puan Minta Kades Jaga Desa Agar Rakyat Tenang Memilih

Mantan Menko PMK itu menjelaskan mengenai alasan DPR yang memutuskan melanjutkan pembahasan RUU Desa setelah Pemilu 2024.

Revisi UU MK Butuh Kesamaan Sikap

Padahal delapan dari sembilan fraksi di DPR telah menandatangi perubahan ketentuan khususnya tentang peralihan masa jabatan hakim yang saat ini menjabat.

Tak Ada Motif Politik, DPR Jamin Pembahasan Revisi UU MK Terbuka ke Publik

Salah satu materi yang akan diubah adalah terkait dengan perubahan syarat minimal usia hakim MK saat menjabat, yaitu dari 55 menjadi 60 tahun, hingga evaluasi hakim.

Pemerintah belum Sepakati Draf RUU MK

Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menekankan pemerintah belum sepakat terhadap draf Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi Didorong Masuk ke RUU DKI

KAUKUS Muda Betawi merampungkan draf usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

DPR: Revisi UU ASN Bentuk Perhatian pada Pengabdian Tenaga Honorer

Revisi Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhasil diparipurnakan tempo hari merupakan terobosan penting dalam mengatur dunia birokrasi.

Indonesia Punya Dua Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Usulkan Revisi UU Jakarta

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai secara de jure Indonesia kini punya dua ibu kota negara.

Antrean Haji Sampai 40 Tahun, Kemenag Pertimbangkan Wacana Larangan Berhaji Lebih dari Sekali

Ssebetulnya pelarangan beribadah haji sudah diberlakukan melalu Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 di mana terdapat jeda 10 tahun untuk haji reguler jika ingin berangkat haji.

DPR Setujui Larangan Haji Lebih Dari Sekali

KOMISI VIII DPR RI menyetujui kebijakan pelarangan haji lebih dari sekali. Rencana ini masuk dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Revisi UU Desa Sarat Muatan Politis

FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) heran dengan DPR yang menyelipkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

RUU ASN Jadi Secercah Harapan bagi Tenaga Honorer Indonesia

REVISI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem birokrasi.

DPR: Ganja untuk Medis Harus Diakomodir dalam Revisi UU Narkotika

Masyarakat ingin ganja untuk kesehatan ini diakomodasi lewat revisi UU Narkotika. Jangan ada lagi kasus seperti yang dialami Fidelis di Pontianak.

Baleg DPR Kembali Gelar Rapat Panja RUU Desa

Baleg DPR memnbahas masa jabatan kepala desa yang direvisi dari masa jabatan sebelumnya enam tahun, menjadi sembilan tahun.

Pengamat: Revisi UU TNI Bisa Dorong Peran TNI Kembali ke Era Orde Baru   

Menurut Profesor Poltak Partogi, selama ini TNI tidak menghormati reformasi demokrasi dan berupaya menghalangi supremasi sipil yang sudah berjalan.

DPR Desak Pemerintah Atasi Tumpang Tindih Kewenangan Antar-Kementerian di Desa

DPR RI siap melakukan langkah-langkah revisi UU dalam menentukan satu pintu pihak kementerian/lembaga yang paling berhak dalam melakukan pembinaan ke desa.

Militer Libatkan Pakar Rembuk Revisi Undang-Undang TNI

Sebelumnya, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Istana masih menunggu informasi ihwal revisi Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI.

TNI Bantah Revisi UU TNI Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI

TNI membantah adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran akan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia