NEWSTICKER

Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

DPR Telah Mengakomodasi Keberatan Preisden Terkait RKUHP
19/8/2016 05:59
Bamsoet menejelaskan setidaknya masih terdapat 14 pasal yang menuai pro dan kontra yang ada di dalam RKUHP.
Alasan Jokowi Setuju Ubah UU KPK: Survei hingga Hambat Investasi
19/8/2016 05:59
"Ada alasan lagi berikutnya bahwa lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," ucap Moeldoko.
Langkah Jokowi Menunda Empat RUU Dinilai Tepat
19/8/2016 05:59
Aksi protes sejumlah elemen masyarakat terkait sejumlah RUU bermasalah justru dipicu ketidakjelasan sikap DPR
Yasonna Ajak Mahasiswa Tempuh Jalur Musyawarah dan Hukum
19/8/2016 05:59
Masyarakat yang masih mempertanyakan atau keberatan terhadap produk hukum bisa meminta informasi yang utuh kepada pemerintah atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
PB HMI Imbau Seluruh Kader Kaji RUU KUHP dan KPK
19/8/2016 05:59
Jika terjadi kekeliruan dengan poin-poin UU KPK yang baru disahkan maka dapat menempuh jalur hukum melalui judicial riview ke Mahkamah Konstitusi.
Pimpinan KPK Agus Cs Harus Mundur Karena tidak Punya Legalitas
19/8/2016 05:59
Prof. Romli Atmasasmita mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif sudah sepatutnya mundur
Terkait UU KPK, UI Dukung Langkah Konstitusional
19/8/2016 05:59
Dalam pernyataan sikap tersebut UI meminta semua pihak memerhatikan dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan dari berbagai kegiatan yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Soal Undang-Undang KPK, Gerindra Tolak Dewan Pengawas
19/8/2016 05:59
Gerindra sejak awal menolak usulan Dewan Pengawas KPK pada proses pembahasan UU itu di tingkat I DPR RI.
Omnibus Law Bisa Diterapkan di Indonesia
19/8/2016 05:59
Skema omnibus law dapat digunakan untuk deregulasi demi menghindari tumpang-tindih dan mewujudkan efi siensi dalam implementasi kebijakan.
Soal Dewas KPK, DPR Siap Dukung Keputusan Presiden
19/8/2016 05:59
Herman menyarankan agar Presiden sebaiknya meminta masukan dari para tokoh masyarakat yang betul-betul netral dan paham akan situasi penegakan hukum.
Kemendagri Rencanakan Revvisi Terbatas UU Pilkada Pasal Panwaslu
19/8/2016 05:59
Kemendagri pun ingin menyerap semua masukan untuk proses revisi UU tersebut termasuk dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Terkait Revisi UU KPK, Sejumlah Pegawai KPK Mengundurkan Diri
19/8/2016 05:59
Kabar mundurnya sejumlah pegawai komisi diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo ketika rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (27/11).
Paket UU Politik Mendesak Diperbaiki
19/8/2016 05:59
Perbaikan ini perlu disegerakan agar pemerintah dan DPR mempunyai waktu yang cukup untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu mendatang.
Diminta Revisi UU Penanggulangan Bencana, DPR : Kami Kebut
19/8/2016 05:59
Rencana pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana memang sudah dijadwalkan di DPR. RUU tersebut juga sudah masuk Prolegnas.
Aktivis Curiga Revisi UU MK Dijadikan Alat Barter Uji Materi UU
19/8/2016 05:59
Revisi ini disinyalir menjadi cara untuk ‘tukar guling’ agar MK dapat menolak sejumlah pengujian konstitusionalitas yang krusial seperti seperti Revisi UU KPK dan Perppu Penanganan COVID-19.
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU MK
19/8/2016 05:59
SEJUMLAH aktivis masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Guru Besar Unpad: Revisi UU MK Sarat Kepentingan Politik
19/8/2016 05:59
Revisi itu dianggap kental dengan kepentingan politik dari pihak yang diuntungkan.
Revisi UU MK Sarat Kepentingan Politik
19/8/2016 05:59
Revisi UU MK diajukan anggota DPR perseorangan, yaitu Ketua Badan Legislastif DPR Supratman Andi Agtas. Usulan revisi itu belum masuk daftar UU Program Legislasi Nasional
Revisi UU Penanggulangan Bencana Sepakat Jadi RUU Inisiatif DPR
19/8/2016 05:59
SEMBILAN Fraksi DPR RI menyetujui Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi RUU Inisiatif DPR RI.
Nasdem Golkar Sepakat Ambang Batas Parlemen 7%, PKS di Angka 5%
19/8/2016 05:59
Ambang batas parlemen minimal tujuh persen dan berlaku secara nasional merupakan alternatif pertama dalam proses revisi UU Pemilu terkait ambang batas.