Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak pemerintah untuk mengevaluasi regulasi kewenangan di desa yang hingga saat ini dinilai masih tumpang tindih antar Kementerian/Lembaga.
Terkait hal itu, Suryadi menegaskan Komisi V DPR RI siap melakukan langkah-langkah revisi Undang-Undang (UU) dalam menentukan satu pintu pihak kementerian/lembaga yang paling berhak dalam melakukan pembinaan ke desa.
Demikian disampaikan politikus Fraksi PKS ini usai menerima kunjungan audiensi Forum Kepala Desa Kecamatan Narmada-Lingsar (For-Darling) Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
Baca juga: Kemendes PDTT Matangkan Konsep Transmigrasi Transpolitan untuk Tarik Investor
“Ya memang sampai saat ini itu yang menjadi masalah, karena Kementerian/Lembaga ada Kementerian Desa selaku Pembina Pemerintah Desa, lalu ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan dan Kementerian lain sering tumpang tindih. Nah ini yang ingin kita atur kita revisi UU Desa supaya siapa sebenarnya yang berhak melakukan pembinaan ke desa,” ujar Suryadi.
Program yang Tak Diimbangi Anggaran
Suryadi mengungkapkan, salah satu contoh dari tumpang tindih kewenangan antar-kementerian tersebut yaitu masih adanya kementerian yang hingga hari ini memberikan berbagai target dan beban program namun tidak diimbangi pemberian anggaran.
“Bahkan, dana desa yang memang sudah kecil terpaksa digunakan untuk membikin kegiatan-kegiatan yang sebetulnya itu bukan kewenangan desa," ucap Suryadi.
"Nah ini yang akan kita evaluasi. Kalaupun ada target untuk desa, ya harus selain diberikan target juga diberikan anggaran,” tegasnya.
Baca juga: Realisasi Anggaran Kemendes PDTT 2022 Capai 96,50%
Oleh karena itu, Suryadi menuturkan kedepannya Komisi V DPR RI akan membuat regulasi agar desa diberikan kewenangan independensi yang lebih untuk mengatur dana desa dengan program-program yang sesuai kebutuhan di desa.
“Yang penting nanti pertanggungjawabannya yang kita atur. Jadi bukan perencanaannya yang diintervensi tapi pertanggungjawabannya yang kita atur supaya menghindari penyimpangan-penyimpangan,” pungkasnya.
Baca juga: Percepat Kebangkitan Warga Desa, Perlu Sinergi Pendampingan
Sebagaimana diketahui, Anggota Komisi V DPR RI menerima kunjungan audiensi Forum Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Barat khususnya di Kecamatan Narmada-Lingsar yang dihadiri oleh segenap Kepala Desa, Kepala BPD dan perwakilan PKK dalam rangka menyampaikan aspirasi untuk peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa (Pemdes).
Aspirasi tersebut diantaranya sorotan beberapa kelemahan dari UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 terkait kewenangan Kepala Desa dan pengelolaan keuangan desa.
Hal-hal tersebut ditegaskan anggota Komisi V DPR RI akan segera dilakukan evaluasi untuk dituangkan dalam revisi UU Desa sebagai implementasi perbaikan regulasi kedepan. (RO/S-4)
Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya, salah satunya adalah kain tenun tradisional yang tersebar di berbagai daerah.
Salah satu upaya mencegah dampak bencana ialah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana).
Pemkab Cirebon mengambil alih dengan mengeluarkan SK pengangkatan untuk 424 Puskesos di 424 desa dan kelurahan
Angka kemiskinan ekstrem di Sumedang menurun jauh dibanding 2022 lalu yang masih mencapai 3,11%.
Untuk kendaraan roda empat diwajibkan membayar Rp2.000 dan roda enam Rp5.000.
Desa Binaan Imigrasi adalah program kolaborasi antara Kantor Imigrasi dengan perangkat desa.
Pemprov Jawa Barat memprioritaskan penanganan tengkes dengan mengawal program Gerbang Desa
Anggaran yang dikucurkan dari Kementerian PUPR itu lebih kurang sebesar Rp45 miliar. Sementara dari APBD Kabupaten Cianjur lebih kurang Rp50 miliar.
Daerah yang membutuhkan masjid masih terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur dan sebagian Sumatra Utara.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Saat ini, Kabupaten Bandung memasuki Hari Jadi ke-383. Sejumlah pencapaian dalam pembangunan sudah terlihat dalam tiga tahun terakhir.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved