Militer Libatkan Pakar Rembuk Revisi Undang-Undang TNI

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) sampai saat ini belum menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai revisi UU TNI ke Istana. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono, pihaknya masih akan melibatkan pakar untuk merembukkan muatan dalam RUU tersebut.

"Masih akan didiskusikan dengan pakar dan kemungkinan akan diseminarkan," kata Julius saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Jumat (19/5).

Sebelumnya, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Istana masih menunggu informasi ihwal revisi Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Pihaknya memperkirakan bahwa kepastian mengenai klausul dari draf RUU TNI itu dapat diterima pekan depan melalui Kementerian Sekretariat Negara maupun KSP.

Baca juga : BKSAP DPR Sebut KRI Frans Kaisiepo-368 Siap Tempur

"Mungkin pekan depan atau dalam sehari dua hari kalau ada informasi dari KSP atau sekretariat negara, bahkan komunikasi pemerintah dengan DPR kami juga akan menyampaikan kepada teman-teman wartawan," kata Ali, Rabu (17/5).

Terpisah, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat, memang ada urgensi untuk merevisi UU TNI yang telah berjalan hampir 20 tahun itu. 

Baca juga : TNI Diminta Tindak Tegas Oknum yang Jual-Beli Senjata ke KKB Papua

Selain untuk mengakomodasi dinamika sosial politik, penyelenggaraan pemerintahan, revisi juga diperlukan untuk memperkuat alas hukum dan meningkatkan efektivitas implementasi peran dan fungsi TNI.

Meski mendesak, ia meyakini perjalanan naskah rancangan perubahan UU TNI masih akan sangat panjang. Sebab, naskah tersebut harus menjalani pembahasan di internal pemerintah terlebih dahulu, selain oleh TNI. 

Dalam pembahasan dan pematangan naskah, pemerintah, sambungnya, pasti akan melakukan inventarisir masalah.

Melalui invetntarisir tersebut, pemetaan hal-hal krusial yang dapat menjadi polemik pun dapat dilakukan. Itu termasuk soal kedudukan TNI, hubungan kelembagaan dengan Kementerian Pertahanan, tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang, penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, masa aktif prajurit, sampai soal kebijakan penganggaran.

"Jadi, perombakan dalam naskah perubahan UU TNI saya kira sangat mungkin terjadi baik berupa penyuntingan maupun penghapusan beleid klausul. Hal ini mengingat perubahan UU tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik secara akademis maupun politis," tandas Khairul. (Z-5)