NEWSTICKER

Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

Penyadapan Nantinya Harus Minta Izin Dewas dalam 1x24 Jam
19/8/2016 05:59
KPK harus mengantongi izin dari Dewan Pengawas jika ingin melakukan penyadapan. Izin itu harus dimintakan dalam kurun waktu 1x24 jam.
Soal Revisi UU KPK, Firli: Itu Hak Inisiatif DPR dan Pemerintah
19/8/2016 05:59
Namun, ia mengatakan, dalam proses penegakan hukum ada tujuan.
Pimpinan KPK Dinilai Lakukan Perlawanan Atas Revisi UU KPK
19/8/2016 05:59
Petrus Selestinus dari Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) menilai tindakan pimpinan KPK melakukan perlawanan atas revisi UU KPK.
Pengamat: Sikap Pimpinan KPK Kekanak-kanakan
19/8/2016 05:59
Sebagai pimpinan lembaga antirasywah mereka seharusnya berani menghadapi situasi.
Istana: Pimpinan KPK Harusnya Punya Rasa Tanggung Jawab
19/8/2016 05:59
Ali Mochtar Ngabalin menyangkan sikap tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Jokowi.
DPR Kebut Poin-Poin Revisi UU KPK
19/8/2016 05:59
Ketua Panja Revisi UU KPK, Supratman Andi Agtas mengungkapkan ada beberapa poin-poin substansi revisi UU KPK dari pemerintah yang perlu mendapatkan perhatian dari fraksi-fraksi.
ReJO Meyakini Komitmen Jokowi Berantas Korupsi
19/8/2016 05:59
HM Darmizal MS menilai, keputusan presiden Joko Wudodo (Jokowi) yang telah menyetujui sebagian revisi UU KPK sudah tepat.
Pakar Tata Negara : KPK Tidak Butuhkan Dewan Pengawas
19/8/2016 05:59
Sebenarnya KPK sudah diawasi oleh pengadilan karena proses perkara korupsi pada akhirnya diputus oleh pengadilan.
UU KPK sudah 17 Tahun Perlu Dibekali Hal yang Konstruktif
19/8/2016 05:59
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK untuk menjadikan KPK sebagai lembaga yang humanis dan tegas.
Revisi UU KPK Tidak akan Membuat KPK Mati
19/8/2016 05:59
Supardji mengatakan progresif atau tidaknya pemberantasan korupsi itu dilihat dari materi hukumnya.
Pemerhati Masalah Korupsi Didorong Masuk Dewan Pengawas KPK
19/8/2016 05:59
Dewan Pengawas membuka ruang lebih luas terutama bagi akademisi, pemerhati masalah korupsi untuk berpartisipasi masuk secara langsung dalam tubuh KPK.
Wadah Pegawai KPK Perlu Dibubarkan Karena Tidak Relevan
19/8/2016 05:59
KPK saat ini adalah lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif. pegawainya berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) sehingga bentuk wadah pegawai tidak relevan.
Status Jadi ASN, Belum Tentu Kesejahteraan Pegawai KPK Menurun
19/8/2016 05:59
Dengan berstatus ASN, maka pegawai KPK harus tunduk pada tata tertib birokrasi yang sudah dinormakan dalam UU ASN.
Aksi Demo Depan KPK, Massa Aksi Minta Pimpinan KPK Mundur
19/8/2016 05:59
Aliansi Aktivis Milenial Indonesia melakukan aksi dikarenakan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarief dinilai sudah menghina kepala negara.
Muladi: Menolak Revisi KUHP Berarti Cinta Penjajahan
19/8/2016 05:59
Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan.
Menkumham: Sanksi Korupsi Lebih Berat di RUU RKUHP
19/8/2016 05:59
Pasal 603 RUU RKUHP mengarahkan pelaku yang menjabat sebagai aparatur sipil negara lebih berat dengan ancaman pidana penjara paling ringan dua tahun.
UU Komisi Antirasuah Singkirkan Praduga
19/8/2016 05:59
KPK memastikan lima pemimpin yang ada saat ini tetap menjalankan tugas hingga ada pemberhentian oleh Presiden.
Pakar Pidana Minta Pasal Penghinaan Presiden Dihapus
19/8/2016 05:59
Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
Penundaan RKUHP Jangan Berlarut-larut
19/8/2016 05:59
Indriyanto berharap penundaan ini tidak memakan waktu lama khususnya bagi komposisi DPR yang baru.
Tidak Ada Pengesahan RKUHP dalam Paripurna Besok
19/8/2016 05:59
Dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR hari ini sudah disepakati bahwa dalam paripurna besok TIDAK ADA pengesahan #RUUKUHP