Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
"Nanti kita kaji dengan tim, kita akan kasih masukan ke Gubernur DKI Jakarta,"
Karena pro dan kontra kebijakan besaran UMP 2022 itu, PTUN mewajibkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menurunkan UMP Jakarta 2022 menjadi Rp4,5 juta.
"Pemprov sedang melakukan evaluasi nanti akan kita sampaikan ya, Apakah kita nantinya akan banding atau tidak,"
Sebagai informasi, berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp225.667 menjadi Rp4.641.854.
Menurut Bawaslu, kemampuan itu diperlukan untuk penanganan perkara pemilu. Seperti, pemeriksaan berkas, proses mediasi, hingga keperluan ajudikasi.
PELANGGARAN Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh 19 cluster yang berada di kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan digugat ke PTUN DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif menyebut dengan melakukan banding maka menjadi tidak pasti pdhal putusan PTUN sudah sejalan dengan kerja Pemprov DKI
"Ya nggak ada hubungan pencitraan. Kan kita pernah juga enggak banding yah. Kan ada kasus-kasus sebelumnya kita enggak banding yah,"
Dengan sikap Anies yang mengajukan banding terhadap tuntutan warga, PSI menilai Gubernur DKI sebagai sosok yang mementingkan citra daripada kerja.
Banding diajukan karena dalam beberapa hal, pertimbangan majelis hakim PTUN dinilai kurang cermat.
PTUN juga mewajibkan Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI, untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas hingga ke wilayah Pondok Jaya.
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
BIRO Hukum Pemprov DKI masih akan mengkaji bunyi lengkap amar putusanPTUN soal gugatan warga korban banjir Kelurahan Pela Mampang, baru akan siapkan langkah banding.
"Ya saran saya pasrah saja. Ikuti saja. Toh selama ini program Pemprov DKI juga tidak jauh berbeda seperti pengerukan untuk penambahan kapasitas kali."
PTUN Kupang telah memutuskan menerima gugatan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di tiga kabupaten itu.
PTUN Jayapura, Papua mengesahkan keputusan Bupati Sorong untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo.
Pasalnya, harga PCR di tingkat lapangan sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 1 juta jelas-jelas membebani rakyat.
Reaksi publik yang resisten, hingga gugatan ke PTUN Jakarta, kata Petrus, menjadi bukti pengabaian aspirasi publik.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM dinilai tidak menerapkan asas umum pemerintahan yang baik.
Sebab, rencana Formula E tidak ada dalam Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved