Berita Terbaru Ptun Hari Ini

Bahas Petitum, PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Pembiaran

Pembiaran yang dimaksud ialah tetep meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

PDIP Klaim Kantongi Bukti Valid Pelanggaran KPU untuk Dibawa ke PTUN

PDIP mengeklaim mengantongi bukti pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Sehingga mereka menggugat KPU ke PTUN.

Alasan PDIP Ngotot Gugat KPU ke PTUN

PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan alasan mengotot menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sidang Perdana Gugatan PDIP terhadap KPU di PTUN Berlangsung Tertutup

Sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai terkait Pilpres 2024. Namun sidang yang berlangsung di PTUN itu tidak terbuka untuk umum.

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP terhadap KPU terkait Pilpres 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bakal menggelar sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap KPU terkait dugaan perbuatan melawan hukum pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

KPU Siapkan Jawaban Jelang Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

KPU menyatakan telah menyiapkan jawaban untuk menghadapi sidang perdana gugatan PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Novel Baswedan Duga Gugatan Ghufron di PTUN Strategi Hindari Sidang Etik

Novel menilai menilai gugatan Nurul Ghufron di PTUN sebagai strategi kabur dari sidang etik dengan harapan hakim menilai kasusnya kedaluwarsa.

Gugatan PDIP ke PTUN tidak akan Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran

Gugatan PDI Perjuangan terkait hasil Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan menunda pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Gugat KPU ke PTUN, Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Sikap Politik PDIP tidak Konsisten

KUASA hukum presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan mempertanyakan sikap politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dugaan Presiden Joko Widodo Gunakan Ijazah Palsu tidak Terbukti

Otto Hasibuan menyampaikan bahwa Kamis (25/4), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa tuduhan terkait Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu tidak terbukti.

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Pertanyakan Sikap PDIP Gugat KPU ke PTUN

Otto Hasibuan pertanyakan langkah PDIP yang menggugat KPU ke PTUN

15 Tahun UU Masyarakat Adat tak Disahkan, Presiden dan DPR RI Digugat ke PTUN

AMAN mengajukan gugatan terhadap Presiden RI dan DPR RI ke PTUN. Gugatan tersebut diajukan lantaran negara dianggap abai terhadap perlindungan masyarakat adat melalui UU Masyarakat Adat

OJK Ajukan Banding Pembatalan Pencabutan Izin Usaha Kresna Life

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan banding atas putusan pembatalan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life yang dikeluarkan oleh PTUN pada Februari lalu.

Publik Minta Hakim PTUN Adil Tangani Perkara Anwar Usman

KaPK meminta hakim yang menangani perkara gugatan Anwar Usman menegakkan hukum secara adil

Anwar Usman Kembali Jabat Ketua MK? Ini Kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie menegaskan informasi sebagaimana telah beredar di masyarakat yang memberitakan Anwar Usman kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hoaks.

Gugatan Anwar Usman Masuk Putusan Sela, Mantan Ketua DKPP: Harusnya Legawa

Mentan Ketua DKPP Prof Muhammad pun menyayangkan sikap Anwar Usman. Anwar seharusnya legowo dan menerima putusan MKMK yang menyatakan dirinya melanggar etik

Ditjen Imigrasi Menangkan Praperadilan Kasus Pemohon Paspor yang Diduga WNA

Petugas mencurigai bahwa MHAB bukanlah warga negara Indonesia (WNI).

Gugatan Anwar Usman di PTUN Jakarta Berstatus Putusan Sela

GUGATAN bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terus berproses. Perkara itu sudah masuk tahap putusan sela.

Gugatannya tak Dieksekusi, Irman Gusman Keluarkan Maklumat Pemilu DPD Sumbar Tak Sah

Kuasa hukum Irman Gusman, Arifudin mengeluarkan maklumat terbuka yang menyatakan Pemilu DPD Sumbar tidak sah

Butuh Kontrol atas Penyalahgunaan Kekuasaan Presiden di Pilpres

Direktur Eksekutif RISE Institute Anang Zubaidy mengungkapkan presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi harus tunduk pada Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia