Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pembiaran yang dimaksud ialah tetep meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
PDIP mengeklaim mengantongi bukti pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Sehingga mereka menggugat KPU ke PTUN.
PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan alasan mengotot menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai terkait Pilpres 2024. Namun sidang yang berlangsung di PTUN itu tidak terbuka untuk umum.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bakal menggelar sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap KPU terkait dugaan perbuatan melawan hukum pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
KPU menyatakan telah menyiapkan jawaban untuk menghadapi sidang perdana gugatan PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Novel menilai menilai gugatan Nurul Ghufron di PTUN sebagai strategi kabur dari sidang etik dengan harapan hakim menilai kasusnya kedaluwarsa.
Gugatan PDI Perjuangan terkait hasil Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan menunda pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
KUASA hukum presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan mempertanyakan sikap politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Otto Hasibuan menyampaikan bahwa Kamis (25/4), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa tuduhan terkait Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu tidak terbukti.
Otto Hasibuan pertanyakan langkah PDIP yang menggugat KPU ke PTUN
AMAN mengajukan gugatan terhadap Presiden RI dan DPR RI ke PTUN. Gugatan tersebut diajukan lantaran negara dianggap abai terhadap perlindungan masyarakat adat melalui UU Masyarakat Adat
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan banding atas putusan pembatalan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life yang dikeluarkan oleh PTUN pada Februari lalu.
KaPK meminta hakim yang menangani perkara gugatan Anwar Usman menegakkan hukum secara adil
Jimly Asshiddiqie menegaskan informasi sebagaimana telah beredar di masyarakat yang memberitakan Anwar Usman kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hoaks.
Mentan Ketua DKPP Prof Muhammad pun menyayangkan sikap Anwar Usman. Anwar seharusnya legowo dan menerima putusan MKMK yang menyatakan dirinya melanggar etik
Petugas mencurigai bahwa MHAB bukanlah warga negara Indonesia (WNI).
GUGATAN bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terus berproses. Perkara itu sudah masuk tahap putusan sela.
Kuasa hukum Irman Gusman, Arifudin mengeluarkan maklumat terbuka yang menyatakan Pemilu DPD Sumbar tidak sah
Direktur Eksekutif RISE Institute Anang Zubaidy mengungkapkan presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi harus tunduk pada Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved