Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan apa yang dibahas dalam sidang perdana gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka membahas permohonan atau petitum.
"Tadi dibahas soal petitum. Kami ingin pembuktian apa benar terjadi pembiaran oleh KPU sebagai tergugat," kata Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (2/5).
Gayus menjelaskan pembiaran yang dimaksud ialah tetep meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Sebab, usia Gibran sejatinya belum memenuhi syarat menjadi cawapres.
Baca juga : Alasan PDIP Ngotot Gugat KPU ke PTUN
Gayus mafhum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan MK nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat capres dan cawapres. Beleid itu memungkinkan Gibran akhirnya melaju sebagai cawapres Prabowo.
"Kami mohon ke PTUN dari temuan di persidangan apakah KPU melanggar hukum. Kalau terbukti (melanggar), kami minta (Prabowo-Gibran) tidak dilantik," ujar dia.
Gayus menyebut putusan PTUN memang tidak bisa membatalkan putusan MK. Namun, putusan itu diharapkan menjadi pertimbangan MPR yang berwenang melantik presiden dan wakil presiden terpilih.
"Kami berpendapat mungkin MPR tidak mau (melantik Prabowo-Gibran)," papar dia. (Teo)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
DPP Partai Ummat menilai bahwa putusan pengadilan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kebenaran substantif, etika politik, maupun cita-cita awal pendirian Partai Ummat.
MENTERI Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan agar kubu yang tidak puas dalam dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggugat PTUN
Koalisi masyarakat sipil menggugat Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan Mei 1998
Wamen adalah orang-orang profesional yang tidak dapat bekerja secara multitaksing atau mengerjakan lebih dari satu peran sekaligus.
Sengketa empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang diklaim sebagai bagian dari Sumut terus bergulir.
Penggugat juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto membentuk pansel baru yang bertugas mengulang lagi seleksi tahapan akhir
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved