NEWSTICKER

Berita Terbaru Ptun Hari Ini

Kewenangan Dirjen Pajak Digugat
19/8/2016 06:00
Gugatan diajukan CV Mal karena KPP Gresik Utara masih menggunakan wewenang Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB PPN sebesar Rp13,7 miliar.
Pengusaha akan Gugat Kenaikkan UMP, Buruh Dukung Ganjar
19/8/2016 06:00
Ganjar mengatakan rencana gugatan terhadap SK Gubernur Nomor 561/48 Tahun 2020 tentang UMP Jawa Tengah Tahun 2021 yang naik sebesar 3,27 persen tersebut merupakan hak pengusaha.
PTUN Kuatkan Keputusan Bupati Sorong Cabut Izin Dua Perusahaan Sawit
19/8/2016 06:00
PTUN Jayapura, Papua mengesahkan keputusan Bupati Sorong untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo.
Class Action PPDB, Sejumlah Orang Tua Berencana Gugat ke PTUN
19/8/2016 06:00
HERMAN, warga Desa Sukaresik, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, akan melakukan class action (gugatan kelompok) karena merasa dirugikan akibat kebijakan zonasi PPDB.
Mendagri Didesak Segera Melantik Anggota Majelis Rakyat Papua Periode 2023-2028
19/8/2016 06:00
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.
Kasus Penikaman Panitera PTUN Palu, Polisi Amankan Satu Tersangka
19/8/2016 06:00
Penikaman seorang Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Sulawesi Tengah, terjadi pada Rabu (4/10) malam.
Dewas KPK Diminta Tunda Pembacaan Vonis Sidang Etik Nurul Ghufron
19/8/2016 06:00
Perintah menghentikan proses persidangan etik tertuang dalam putusan sela gugatan Ghufron di PTUN Jakarta.
MA Tolak Gugatan HTI
19/8/2016 05:59
Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, adalah Is Sudaryono, Hary Djatmiko, dan Supandi.
Komisi II Diminta Selesaikan Polemik Hukum PTUN Dengan KPU
19/8/2016 05:59
Pimpinan DPR, menurut Bambang telah meminta Komisi II DPR segera memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut..
MA Tegaskan Putusan PTUN Harus Dilaksanakan
19/8/2016 05:59
Selain melanggar hukum, apabila pejabat tidak melaksanakan putusan PTUN, pejabat itu sedang melawan perintah jabatan.
Dinilai Langgar Aturannya Sendiri, Menkumham Digugat
19/8/2016 05:59
Demikian gugatan perkara Nomor. 84/G/2019/PTUN Jakarta, antara Made Sumitra chandra Jaya sebagai penggugat, melawan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI selaku tergugat.
Kemendagri Hormati Proses Hukum Gugatan SK Pimpinan DPR Papua
19/8/2016 05:59
"Kita hargai dan hormati proses peradilan.Kemendagri sudah siapkan tim hukum," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar
Jaksa Agung Digugat ke PTUN
19/8/2016 05:59
KELUARGA korban Tragedi Semanggi I dan II menggugat Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Putusan PTUN Soal Internet Papua, Ade: Ada Pemasok Info Salah
19/8/2016 05:59
Saya duga ada pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha menyesatkan informasi
Gugatannya Dikabulkan PTUN, Evi Berharap Presiden tak Banding
19/8/2016 05:59
Kami berharap, Presiden tidak berbeda bersikap dengan saat PTUN mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atas pembatasan internet di Papua, tidak mengajukan banding," katanya.
DKPP Serahkan Putusan PTUN Evi ke Presiden
19/8/2016 05:59
Menurut dia, DKPP telah menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku.
Kasus Evi Novida Akibat Ego Sektoral Penyelenggara Pemilu
19/8/2016 05:59
Pemerintah disarankan tidak membuang energi dengan mengajukan banding atas putusan PTUN.
Amar Putusan Wajibkan Presiden Pulihkan Evi
19/8/2016 05:59
Amar putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap bila Presiden tidak memutuskan sikap. Namun, jika Jokowi mengajukan banding, proses masih akan berlanjut dan putusan PTUN
DKPP: PTUN Urusi Masalah Hukum, Bukan Etik
19/8/2016 05:59
PTUN yang notabene di bawah Mahkamah Agung (MA) itu hanya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa persoalan hukum, bukan persoalan etik.
Perkara Evi, Istana masih Mengkaji
19/8/2016 05:59
Presiden Joko Widodo kemudian memberhentikan Evi Novida secara tidak hormat dari jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum sebagai tindak lanjut hasil sidang DKPP.