Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diharapkan menjadi oposisi yang objektif di pemerintahan Prabowo-Gibran kelak. PDIP rentan untuk mendapatkan tantangan
Pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam hal pelaksanaan mudik Lebaran 2024.
PAKAR hukum tata negara Herdiansyah Hamzah Castro menegaskan rencana penambahan kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran hanya demi mengakomodasi jatah koalisi.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) menegaskan sejauh ini belum ada kepastian terkait rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti wacana perombakan nomenklatur kementerian atau wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan perlu alasan yang konkret terkait wacana penambahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Kehadiran oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai penting sebagai penyeimbang pemerintahan dan pengawasan.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku bingung dengan adanya isu bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian.
Seharusnya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara direvisi dan mulai disampaikan kepada publik apa saja konstruksi kementerian yang ingin dilakukan perubahannya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meluruskan pernyataan Ganjar Pranowo perihal sikapnya yang tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Guru Besar Kebijakan Publik UGM Agus Pramusinto menekankan bahwa usulan penambahan kementerian yang dikemukakan presiden terpilih Prabowo memerlukan kajian ilmiah.
Wacana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian dari semula 34 menjadi 40 harus mengubah undang-undang.
PAKAR hukum tata negara, Feri Amsari mengkritisi wacana untuk menambah jumlah menteri dalam kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya akan membuang-buang anggaran negara.
Aditya Perdana menilai Luhut belum tentu akan punya peran yang sama di pemerintahan Prabowo-Gibran
Presiden Joko Widodo setuju dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto soal jangan masukkan orang toxic ke kabinet pemerintahan mendatang.
Presiden Joko Widodo buka suara terakit wacana penambahan kementerian pada pemerintahan periode berikutnya. Ia mengatakan itu sama sekali bukan wewenangnya.
Wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran, sah saja.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) ancang-ancang kadernya Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio jadi menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
PARTAI Amanat Nasional (PAN) merespons soal jatah menteri untuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Ke depan, diharapkan menteri pendidikan yang baru terlebih dulu menyiapkan Peta Jalan Pendidikan Nasional.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved