Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
DI Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengingatkan kepada presien terpilih Prabowo Subianto agar memenuhi janji kampanye di bidang pendidikan dan guru di masa kepemimpinannya kelak.
"Prabowo-Gibran akan memberi tunjangan dan tambahan penghasilan kepada seluruh guru sebesar 2 juta rupiah perbulan bagi seluruh guru tanpa kecuali. Skema pencairan penghasilan tambahan guru ini hendaknya ditransfer Pemerintah Pusat secara langsung ke rekening tiap guru," kata Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim, Jumat (3/5).
Selain itu, di masa kampanyenya, Prabowo-Gibran pun menyatakan akan menetapkan upah minimum nasional bagi guru non-ASN. Yaitu guru swasta dan guru honorer (negeri dan swasta). Ini tentu sangat didukung oleh para guru honorer.
Baca juga : Acer Menguatkan Dukungan pada Pendidikan di Indonesia melalui Guraru
"Menurut kami, selain rencana makan siang, susu gratis, ada juga yang lebih fundamental digratiskan, yaitu jaminan pendidikan gratis 12 tahun, buku paket, dan seragam gratis. Kami berharap pemerintahan baru nanti merealisasikannya dengan segera," tuntut Satriwan.
Menurut Satriawan, ada sejumlah evaluasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional ke depan. Pertama, ia berharap adanya evaluasi pada program Merdeka belajar.
"Bagi P2G, setelah hampir lima tahun menjabat, perubahan perbaikan fundamental pendidikan dan guru belum banyak terjadi, meskipun sudah dua puluh enam jilid merdeka belajar itu episodenya. Contoh hasil PISA kita, sekarang justru skornya makin jeblok, bahkan terendah selama sepuluh tahun terakhir,” ucap dia.
Baca juga : Pendidikan Nasional masih Hadapi Tantangan Literasi dan Numerasi
Berikutnya, ia berharap agar kebijakan seperti program guru penggerak dihentikan. Pasalnya, hal itu malah membuat adanya pengkotak-kotakan antara guru satu dengan yang lainnya yang justru menyulut konflik horizontal antarguru.
Ia berharap, ke depan menteri pendidikan yang baru terlebih dulu menyiapkan Peta Jalan Pendidikan Nasional yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, dengan ciri kenusantaraan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak semata-mata menyiapkan perangkat teknologi digital seperti saat ini. Yang terjadi adalah jurang ketimpangan digital yang semakin menganga antarsekolah dan daerah.
"P2G berharap, teknologi digital yang dikembangkan ke depan adalah teknologi yang inklusif, bukan teknologi yang menambah kesenjangan. Dan dibarengi dengan mengakselerasi akses infrastruktur (digital), sembari fokus pada kualitas pendidikan dasar di dalamnya," ungkap Satriwan.(H-2)
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali memenangkan gugatan sengketa seleksi PPK Langkat Tahun 2023.
Orang tak dikenal (OTK) menembak Andarias Tanna, 44, guru honorer yang tinggal di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah hingga tewas.
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved