Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEHADIRAN fraksi yang menyatakan oposisi di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dinilai penting sebagai penyeimbang pemerintahan.
"Jadi ada fraksi besar mendukung pemerintah, fraksi yang juga tidak timpang, cukup mumpuni gitu, yang juga melakukan pengawasan atau mungkin dalam sistem demokrasi disebut sebagai oposisi," kata Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam program Crosscheck by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu (12/5).
Siti mengatakan penyeimbang di pemerintahan penting agar sistem seperti era Orde Baru tak terulang. Partai politik (parpol) khususnya yang lolos ke DPR harus berperan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
Baca juga : PKS Diyakini Merapat ke Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran
"Kalau itu tidak balance akan selamanya kita didera nanti atas nama pembangunan, maka pendekatan stabilitas politik diperlukan, maka apa yang terjadi? Seperti orde baru, semua partai politik dilumpuhkan," ucap Siti.
Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menekankan bahwa parpol yang mengkritisi pemerintah bukan berarti memecah belah bangsa. Sikap itu diperlukan untuk merepresentasikan kehendak rakyat.
"Justru partai-partai politik ini harus menjadi role model gitu ya, teladan, untuk bagaimana mampu mewakili aspirasi me-representasikan khususnya ketika di sistem perwakilan kita itu di DPR gitu ya, merepresentasikan kehendak rakyat, itu yang elok," ujar Siti. (Z-3)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved