Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) diyakini akan merapat ke pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Hal itu terlihat dari beberapa gestur PKS usai melakukan silaturahmi politik.
"PKS punya kemungkinan mereka bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie, Jumat, 26 April 2024.
Jerry mengatakan alasan pertama, yakni hubungan masa lalu PKS dengan Partai Gerindra yang harmonis. PKS sempat mendukung Prabowo pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan 2019.
Baca juga : Gabung Pemerintahan atau Oposisi? Ini Respons PKS
"Hubungan harmonis juga terlihat di tingkat daerah saat kompak mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2017," ujar dia.
Selain itu, Jerry menyoroti sikap PKS usai Pemilu 2024. Mereka datang di penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Waktu di NasDem Tower, PKS menyatakan terbuka berkomunikasi dengan siapa saja termasuk dengan Prabowo," papar dia.
Baca juga : Tidak Punya Sejarah Oposisi, 3 Partai Ini Diyakini Masuk Koalisi Prabowo-Gibran
Jerry juga mengutip pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu usai bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Syaikhu bakal mempertimbangkan saran Surya Paloh untuk mempertimbangkan arah politik PKS dengan cermat.
Meski begitu, Jerry mengungkapkan satu tantangan bila PKS hendak bergabung pemerintahan. Yakni, kehadiran Partai Gelora yang merupakan partai pecahan PKS imbas konflik internal di masa lalu.
"Seandainya mereka tidak mempermasalahkan masa lalu, kemungkinan PKS merapat semakin besar," jelas dia.
(Z-9)
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved