Tidak Punya Sejarah Oposisi, 3 Partai Ini Diyakini Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

TIGA partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) diprediksi bakal bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming periode 2024-2029. Ketiga partai itu, menurut Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, tidak memiliki tradisi atau sejarah menjadi oposisi.

Selain itu, koalisi partai politik pengusung Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres lalu juga memang masih membutuhkan tambahan kekuatan. Sebab, komposisi KIM berdasarkan hasil Pemilu 2024 masih kurang dari 50% di parlemen.

"Dugaan sementara tentu orang berspekulasi di tiga partai yang akan segera bergabung yaitu PKB, NasDem dan PPP," kata Adit lewat keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Kamis (25/4).

Baca juga : Prabowo Subianto Rencana Rangkul Oposisi, PAN tidak Khawatir

PKB dan NasDem merupakan dua partai politik yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sedangkan, PPP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurut Adit, ketiga partai tersebut selalu berada di dalam pemerintahan, setidaknya sejak masa Reformasi 1998.

"Ketiga partai ini belum memiliki tradisi yang kuat untuk berada di luar kekuasaan pascareformasi. Sehingga argumen partai-partai ini akan terus berada di lingkaran pemerintahan semakin menguatkan tradisi yang dimaksud," terangnya.

Pengajar ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menjelaskan, dua partai lainnya, yakni PDI Perjuangan dan PKS berpotensi menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga : Prabowo Subianto Siap Perkuat Koalisi usai Penetapan Presiden Terpilih

Pada kontestasi Pilpres 2024, PDI Perjuangan mengusung Ganjar-Mahfud, sedangkan PKS mendukung Anies-Muhaimin. Kedua partai itu disebut Adit memiliki rekam jejak sebagai partai di luar pemerintahan.

"Tentu tidak punya masalah bila pilihan ini diambil," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengatakan masih ada kemungkinan perubahan konstelasi terjadi. PDI Perjuangan maupun PKS masih punya kans untuk bergabung ke pemerintahan. Menurutnya, pembentukan koalisi baru dalam kacamata KIM menjadi penting. Sebab, hal itu terkait konfigurasi kekuatan politik baru dan struktur kelembagaan pemerintahan baru yang sedang dipersiapkan selama masa transisi. (Z-11)