Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan perlu alasan yang konkret terkait wacana penambahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai perlu ada dasar dan alasan kebutuhan apabila ada penambahan kementerian.Wacana itu, kata dia, diharuskan untuk percepatan kerja pemerintah demi kepentingan rakyat.
“Rencana adanya penambahan kursi kabinet Prabowo-Gibran tentu harus ada dasar dan alasan kebutuhan yang memang keharusan untuk kepentingan percepatan kerja-kerja kebutuhan Pemerintahan bagi rakyat,” tegas Junimart, Senin (13/5).
Baca juga : Wacana Penambahan Kementerian, Mardani Ali Sera: Bukan Solusi, Memperumit Birokrasi
“Bukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak kepada pemborosan anggaran," tambahnya.
Junimart mengemukakan penambahan kementerian harus mengubah nomenklatur dengan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Diketahui, pada pemerintahan periode Prabowo-Gibran mendatang, jumlah nomenklatur kementerian diwacanakan akan bertambah menjadi 40. Sebelumnya, nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 34.
Adapun alasan dari penambahan nomenklatur kementerian adalah untuk mengakomodir beban kerja negara yang cukup besar mengingat luasnya wilayah Indonesia dan padatnya jumlah penduduk. Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. (Ykb/P-5)
Pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur.
NOMENKLATUR kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan
Rebranding logo baru, menurut menteri Wihaji, mengikuti perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024.
Sudah tentu tugas pemerintah daerah untuk membuat masyarakat Jakarta semakin mumpuni.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad mengatakan nomenklatur kementerian kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal diketahui antara 10 Oktober atau paling lambay 14 Oktober 2024.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto disebut masih fokus membentuk kabinet dan nomenklatur pemerintahannya nanti.
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Pesawat Presiden Prabowo Subianto mendapat penghormatan luar biasa berupa pengawalan jet tempur F-16 Angkatan Udara Yordania sebelum mendarat di Amman.
Hari ini (25/2), Prabowo bertemu dengan Raja Yordania, Abdullah II membahas pendidikan hingga isu timur tengah
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan perundingan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai titik temu yang dinilai saling menguntungkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved