Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) merespons soal jatah menteri untuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) yang diduga akan berkurang pascabergabungnya NasDem dan PKB ke koalisi.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, menerangkan pihaknya akan mengikuti sesuai arahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“PAN ikut saja sesuai arahan presiden terpilih, pak Prabowo. Karena hal itu masuk ranah hak prerogatif presiden,” tegas Viva Yoga kepada Media Indonesia, Minggu (5/5).
Baca juga : Ditanya Soal Tawaran Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Anies
Viva Yoga pun menyebut partainya tidak meminta secara khusus terkait jumlah jatah menteri. Viva Yoga menegaskan partainya akan menghormati hak prerogatif presiden.
“Tidak ada request, tidak ada menawar-nawar. PAN tetap akan menjaga fatsun dan etika untuk menghormati hak prerogatif presiden,” ujar Viva Yoga.
“PAN santuy saja. Ikut arahan dan kebijakan presiden (Prabowo),” tambahnya.
Baca juga : Surya Paloh Tak Permasalahkan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Sementara itu, Partai Demokrat tidak khawatir jatah kursi menteri untuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkurang. Apabila Partai NasDem, PKB, dan PKS ikut bergabung.
"Ah tidak. Kami sendiri memiliki keyakinan komitmen akan dijalankan dengan baik," ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu, (4/5).
(Z-9)
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Prabowo memilih beberapa orang bermasalah hukum untuk masuk ke dalam kabinetnya, hal itu menandakan bahwa tidak ada komitmen awal pemerintahaannya terhadap penegakan hukum.
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved