Bebani Anggaran Negara, Pengamat: Prabowo Perlu Rampingkan Kabinet

DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha) Indonesia Yenti Nurhidayat menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan perampingan Kabinet Merah Putih. Ia melihat Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus membebani anggaran negara.

Yenti mengungkapkan merampingkan postur kabinet akan mengurangi beban negara dan bisa menjadi langkah efisiensi anggaran di samping memangkas anggaran kementerian atau lembaga yang sudah ada.

"Kalau pemerintah memang berniat melakukan efisiensi dalam yang tidak mengorbankan kepentingan rakyat atau pelayanan publik itu, kami sampaikan bahwa perampingan kabinet itu harus karena itu betul-betul membebani keuangan negara kita," kata Yenti di Jakarta, Senin (17/2).

Baca juga : Begini Respons NasDem soal Kebijakan Efisiensi Anggaran Prabowo Subianto

Selain itu, Yenti menyebut jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik. Ia menilai pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan pekerjaan umum merupakan sektor teknis yang akan terganggung jika anggarannya dipangkas.

"Seharusnya pemotongan itu ataupun efisiensi kalau dalam bahasanya mereka itu dilakukan pada kementerian yang non-pelayanan publik ini. Jadi yang seharusnya dipotong adalah pertahanan, kepolisian itu seharusnya dipotong gitu loh, diefisiensikan," katanya.

Yenti mengungkapkan pemerintah juga perlu melakukan efisiensi pada pos-pos belanja aparatur negara. Ia mengatakan berdasarkan kajian menunjukkan 60% dari APBN atau APBD habis untuk belanja aparatur negara, seperti alat tulis kantor, operasional, dan perjalanan dinas.

"Belum lagi di atas sudah ada (anggaran) mobil. Jadi kebayang sudah ada dibeliin mobil, tapi kemudian perjalanan dinas, minta lagi tuh belum SPJ, belum kemudian honorarium, kalau pertemuan rapat dan lain-lain itu kepada siapa? Kepada aparatur ASN-nya, nah itu yang sebenarnya kalau pemerintah berniat benar-benar, itu yang seharusnya dicorek satu per satu," katanya. (Faj/P-2)