Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha) Indonesia Yenti Nurhidayat menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan perampingan Kabinet Merah Putih. Ia melihat Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus membebani anggaran negara.
Yenti mengungkapkan merampingkan postur kabinet akan mengurangi beban negara dan bisa menjadi langkah efisiensi anggaran di samping memangkas anggaran kementerian atau lembaga yang sudah ada.
"Kalau pemerintah memang berniat melakukan efisiensi dalam yang tidak mengorbankan kepentingan rakyat atau pelayanan publik itu, kami sampaikan bahwa perampingan kabinet itu harus karena itu betul-betul membebani keuangan negara kita," kata Yenti di Jakarta, Senin (17/2).
Selain itu, Yenti menyebut jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik. Ia menilai pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan pekerjaan umum merupakan sektor teknis yang akan terganggung jika anggarannya dipangkas.
"Seharusnya pemotongan itu ataupun efisiensi kalau dalam bahasanya mereka itu dilakukan pada kementerian yang non-pelayanan publik ini. Jadi yang seharusnya dipotong adalah pertahanan, kepolisian itu seharusnya dipotong gitu loh, diefisiensikan," katanya.
Yenti mengungkapkan pemerintah juga perlu melakukan efisiensi pada pos-pos belanja aparatur negara. Ia mengatakan berdasarkan kajian menunjukkan 60% dari APBN atau APBD habis untuk belanja aparatur negara, seperti alat tulis kantor, operasional, dan perjalanan dinas.
"Belum lagi di atas sudah ada (anggaran) mobil. Jadi kebayang sudah ada dibeliin mobil, tapi kemudian perjalanan dinas, minta lagi tuh belum SPJ, belum kemudian honorarium, kalau pertemuan rapat dan lain-lain itu kepada siapa? Kepada aparatur ASN-nya, nah itu yang sebenarnya kalau pemerintah berniat benar-benar, itu yang seharusnya dicorek satu per satu," katanya. (Faj/P-2)
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
Presiden Prabowo Subianto mengaku heran terhadap masyarakat yang nyinyir atas hasil negosiasi kebijakan tarif impor AS-Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa masa depan Indonesia cerah. Hal itu disampaikannya dalam peluncuran logo dan tema HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7)
CHAIRMAN sekaligus pemimpin redaksi majalah bisnis Forbes, Steve Forbes, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
KURANG dari satu bulan sebelum perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema HUT ke-80 RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7).
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Ultimatum Prabowo itu senada dengan sigi yang dilakukan Kedia Kopi terkait persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved