Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu sengketa 4 pulau kecil provinsi Aceh dan Sumatra Utara yang membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung.
Ia menilai, permasalahan ini mencerminkan pola berulang di mana kurangnya komunikasi menteri hingga memaksa presiden turun tangan langsung untuk menyelesaikan konflik.
“Lagi-lagi ini masalah komunikasi, menurut saya ini seharusnya enggak sampai ke meja presiden. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masalah ini bisa selesai di level menteri,” ujar Hensa kepada wartawan, Senin (16/6).
Menurut Hensa, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri sehingga dapat menerima masukan penting yang dapat mencegah eskalasi konflik.
“Sebenarnya, sebelum menerbitkan Keputusan Menteri, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan komunikasi dengan Aceh dan Sumatra Utara, terutama dengan Aceh, sehingga case-nya tidak seperti ini,” ujar Hensa.
“Kalau Tito melakukan komunikasi terlebih dahulu, pasti dia akan mendapatkan masukan juga dari Aceh, dan pastinya Prabowo tidak akan kerepotan hingga harus turun tangan,” tambahnya dengan nada kritis.
Hensa menilai, kasus sengketa menambah rentetan panjang masalah komunikasi yang melibatkan menteri-menteri Kabinet Prabowo.
Ia menekankan bahwa komunikasi yang buruk tidak hanya memicu konflik, tetapi juga membebani Presiden Prabowo, yang seharusnya fokus pada agenda strategis nasional.
“Ini menambah daftar panjang menteri Prabowo yang merepotkan presidennya akibat masalah komunikasi, sejak awal komunikasi ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kabinet Prabowo,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hensa menggarisbawahi bahwa komunikasi yang efektif menjadi elemen krusial dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, kegagalan dalam membangun komunikasi yang baik berisiko memperburuk dinamika di dalam kabinet dan memicu masalah yang sebenarnya bisa dihindari.
“Menteri harus proaktif berkonsultasi dengan semua pihak terkait. Komunikasi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal sensitivitas dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Ia menyarankan agar para menteri memperbaiki komunikasi dan lebih cermat dalam pengambilan keputusan.
“Presiden sudah punya banyak tugas. Kalau menteri terus-menerus membuat masalah yang sebenarnya bisa dihindari, ini akan menguras energi pemerintahan,” katanya.
Hensa berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para menteri untuk lebih peka terhadap pentingnya komunikasi yang efektif.
“Komunikasi adalah kunci. Tanpa itu, kita akan terus melihat presiden dipaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa dicegah,” pungkasnya. (Ykb/P-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada Jumat (18/7)
MENTERI Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengetahui soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai tak ingin masuk dalam jebakan pendahulunya, Joko Widodo, soal megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Perayaan HUT ke-80 RI akan berlangsung di Jakarta
PRESIDEN Prabowo Subianto dikabarkan akan berbicara dalam sidang sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat,
Tanpa proteksi yang memadai, produk impor AS berpotensi mendominasi pasar domestik, dari sektor otomotif hingga pertanian dan energi.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (16/7).
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Kasus tumpang tindih wilayah seperti yang terjadi antara Sumatera Utara dan Aceh bukanlah satu-satunya. Beberapa provinsi lain juga menghadapi persoalan serupa.
PAKAR komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut Tito Karnavian harus mundur dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan saran dan masukan dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai sengketa kepemilikan empat pulau Aceh-Sumut.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
UU dan revisi regulasi tersebut untuk mengantisipasi sengketa batas wilayah antar daerah seperti yang terjadi antara Aceh dan Sumut terulang di kemudian hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved