Kemendagri: Saran Jusuf Kalla Penting Jadi Rujukan Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan saran dan masukan dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai sengketa 4 pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dengan Sumatra Utara (Sumut), penting untuk menjadi rujukan.

“Kami sangat melihat apa yang disampaikan Pak Jusuf Kalla itu penting untuk menjadi rujukan karena mengacu pada dokumen helsinki dan Undang-Undang 1956,” kata Bima Arya kepada awak media di Gedung Kemendagri, Jakarta pada Senin (16/6).

Akan tetapi, Bima menekankan berbagai dokumen dan perjanjian yang ada telah menjadi pertimbangan dalam pengkajian statsu kepemilikan atau sengketa 4 pulau di Aceh dan Sumut tersebut.

Baca juga : Prabowo Ambil Alih Sengketa Empat Pulau, Golkar : Mudah-mudahan Diterima Semua Pihak

“Seperti dokumen-dokumen yang lainnya perlu kita dalami dan kita pelajari masing-masing substansi ke arah mana petunjuk untuk kepemilikan yang lebih permanen begitu,” jelasnya.

Bima juga menekankan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus berkomunikasis ecara intens dengan para kepala daerah baik gubernur hingga bupati dan walikota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, terkait sengketa empat pulau.

“Jadi Pak Menteri (Dalam Negeri) ini aktif membangun komunikasi dengan semua, dengan DPR, dengan Istana dan juga dengan pimpinan wilayah, tidak saja dengan Gubernur tapi juga dengan Bupati,” katanya kepada awak media di Gedung Kemendagri Jakarta pada Senin (16/6).

Baca juga : Wamendagri Kunjungi EcoBali untuk Dorong Replikasi Pengelolaan Sampah Bertanggung Jawab

Selain itu, Bima menyampaikan bahwa Menteri Tito akan menyampaikan hasil kajian ulang terkait kepemilikan empat pulau tersebut secara langsung kepada Presiden dan jajaran DPR hingga para pimpinan di Aceh dan Sumut.

“Tentu Pak Menteri Dalam Negeri nanti akan berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh dan juga menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden, Pak Mensesneg dan teman-teman di DPR,” ujar Bima.

“Perlu untuk dikuatkan kebersamaan kita semua dalam menangani kasus ini. Dan kami juga berkomunikasi dengan para kepala daerah untuk membangun situasi yang kondusif,” sambungnya.

Dalam waktu dekat, Kemendagri juga akan mempertemukan Gubernur Aceh dan Sumatera Utara untuk saling berdialog agar dapat menerima hasil kajian terbaru dengan baik tanpa ada lagi perselisihan pendapat.

“Nanti ditentukan berikutnya oleh Pak Mendagri. Pasti Pak Mendagri akan umumkan dan akan sampaikan,” jelas Bima. (H-3)