Berita Terbaru Sengketa 4 Pulau Hari Ini

Cegah Sengketa, Komisi II DPR Siap Bahas UU Terkait Batas Wilayah

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Empat Pulau Aceh yang sempat Sengketa Diklaim Kaya Migas, Istana: Belum Terbukti

PEMERINTAH menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada data resmi yang menyatakan keberadaan potensi migas di 4 pulau yang baru-baru ini ditetapkan masuk wilayah administratif Aceh.

Sengketa 4 Pulau, Pengamat Nilai Tito Karnavian harus Minta Maaf ke Rakyat Aceh

Keputusan Presiden Prabowo tersebut objektif dan bijak karena mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit.

Budi Gunawan akan Tindaklanjuti Penetapan 4 Pulau yang Masuk Wilayah Aceh

Menkopolkam Budi Gunawan menegaskan akan menindaklanjuti penetapan empat pulau menjadi wilayah Aceh.

Ini Pesan Prabowo Soal Penyelesaian Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut

PRESIDEN RI Prabowo Subianto memberikan pesan kala memimpin rapat terbatas penyelesaian polemik 4 pulau.

Gubernur Muzakir Manaf Sebut Bendera Aceh Segera Dapat Izin untuk Dikibarkan

GUBERNUR Aceh Muzakir Manaf mengemukakan bendera Aceh yang sempat berpolemik di tingkat pusat tidak lama lagi akan bisa dikibarkan.

Ini Alasan Mendagri Putuskan 4 Pulau Sengketa Jadi Milik Aceh

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.

Pemerintah Putuskan 4 Pulau Milik Aceh, DPR: Jaga Keutuhan NKRI

DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.

DPR Apresiasi Bobby Nasution Terima Keputusan Empat Pulau Kembali ke Aceh

Keputusan pemerintah soal sengketa empat pulau diharapkan dituangkan ke dalam keputusan Presiden. Sehingga, kepemilikan Aceh terhadap empat pulau diakui dan sah secara undang-undang.

Kemendagri: Saran Jusuf Kalla Penting Jadi Rujukan Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan saran dan masukan dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai sengketa kepemilikan empat pulau Aceh-Sumut.

Prabowo Ambil Alih Sengketa Empat Pulau, Golkar : Mudah-mudahan Diterima Semua Pihak

KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Istana Sebut Presiden Prabowo akan Selesaikan

Sengketa mengenai status empat pulau dari Aceh ke Sumatra Utara, kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Ajak Publik Bersabar, Yusril Tegaskan 4 Pulau Belum Diputuskan

Yusril mengajak berbagai pihak, termasuk politisi, akademisi, ulama, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran.

Perjanjian Helsinki dan UU 24/56 tak Bisa Dijadikan Dasar soal Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

Perjanjian Helsinki dan UU Nomor 24 Tahun 1956, tak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan sengketa kepemilikan atas empat pulau yang sedang diperebutkan Aceh dan Sumut

Redakan Ketegangan, DPR Apresiasi Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau

Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)

Kemendagri: Keputusan Presiden Prabowo Penting untuk Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang

Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, KPPOD: Regulasi Pembentukan Daerah Otonomi Harus Diperjelas

Permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatra Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan. 

DPR-DPD akan Dialog dengan Pemprov Aceh Terkait Sengketa 4 Pulau

Nasir menyampaikan perlu menghadirkan ahli yang independen dan berintegritas dalam diskusi bersama Pemerintah Aceh.

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

Generasi (C)emas

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia