Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil), dan Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar).
Dasco mengatakan dari hasil komunikasi itu, Kepala Negara memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut. Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut.
Merespons itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan Mendagri Tito Karnavian secara intens melaporkan pembahasan penyelesaian sengketa empat pulau ini Presiden Prabowo.
“Dalam laporan tersebut tentu dilengkapi dengan data dan analisis yang menyeluruh,” ucap Bima kepada Media Indonesia, Minggu (15/6).
Menurutnya, arahan dan keputusan dari Presiden Prabowo menjadi sangat penting untuk penyelesaian polemik kepemilikan empat pulau di Sumut-Aceh.
Bima menerangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga berencana mengundang tokoh masyarakat dari kedua provinsi, gubernur, bupati, serta perwakilan DPR dan DPRD untuk berdiskusi lebih lanjut.
“Selasa rapat di Kemendagri bersama Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan jajaran Kemendagri,” ungkap Bima. (Ykb/M-3)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Menurut Mendagri data by name by address dari pemerintah kabupaten sangat diperlukan.
“Pemberhentian sementara ini memang sudah sesuai aturan. Tapi permintaan presiden agar mendagri langsung mencopot bupati itu yang menimbulkan masalah baru,”
Saat terjadi bencana banjir dan longsor di Aceh, akses menuju Takengon terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.
Perintah Prabowo tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas).
"Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum. Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain.
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, mengapresiasi Kota Bogor yang aktif metindaklanjuti arahan Mendagri Tito Karnavian terkait siskamling
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved