Pemberantasan Korupsi Harus Kompak Dilakukan Seluruh Kabinet

MENYIKAPI jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan dalam dua bulan pemerintahan Prabowo menuju 100 hari pertama, setidaknya mulai terlihat arah tujuannya. Tentu yang bisa dibaca pertama kali adalah Asta Cita, delapan program unggulan dari Prabowo mulai dari penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, reformasi hukum dan birokrasi serta mengurangi kemiskinan dari bawah.

Kemudian semuanya berujung pada penggenjotan ekonomi di Indonesia dengan membangun dari bawah. Pada 100 hari pertama yang terjadi contohnya adalah bersih-bersih di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Pemberlakuan pinalti dan sanksi (punishment) betul-betul sudah ditunjukan, terutama pada pelaku yang berusaha kongkalingkong dengan pihak eksternal untuk kepentigannya sendiri.

Di lingkungan Kementerian Pedesaan (Kemendes) juga sudah mulai menyapa desa-desa yang ada diseluruh pulau. Setidaknya di tiga puluh hari pertama kepemimpinan Prabowo sudah mendapatkan tekadnya untuk membumikan program kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Ini kita juga senang, kita baru punya presiden yang mau secara lantang menyampaikan pemberantasan korupsi dan efiseiensi birokrasi hingga 50%. Tentu ini peringatan bagi para birokrat kita mulai dari tingkat nasional sampai desa”, ujar Siti dalam keterangannya, Jumat (20/12).

Ia mengatakan perjalanan 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran kemungkinan baru dapat mulai dirasakan masyarakat nantinya, apakah political commitment itu sungguh-sungguh dipegang teguh dengan penguatan low inforcement. “Kita belum tahu apakah Prabowo akan menjalankan secara utuh seperti apa yang hendak dilakukan Jokowi. Apakah Prabowo akan merealisasikan konsep-konsepnya sehingga supaya daya saing Indonesia hadir di tingkat internasional, tentu menjadi pertanyaan yang sangat dinantikan jawabannya,” paparnya.

Menurut Siti peran birokrasi dan kepastian hukum perlu ada. Sebab ini menjadi hal penting sebagai regulation protector bagi para investor. “Itulah mengapa Singapura menjadi tempat penanaman modal bagi para investor karena di Singapura jaminan keamanan dalam berinvestasi sudah ada. Di Indonesia belum ada”, ungkap Siti.

Siti melanjutkan bagimana nasib dengan ekonomi dan demokrasi ditanah air, kalau pasar bisa mewujudkan keadilan dan mampu hadirnya negara yang bisa dipercaya (trusted). Dengan memberikan program yang riil dan bermanfaat bagi masyarakat luas seperti kenanaikan gaji buruh 6,5% dan guru 100%, tentunya kebijakan ini menciptakan kegembiraan tersendiri.

Hal itu sudah bagus, selanjutnya adalah bagaimana masyarakat memiliki pembangunan yang berlangsung saat ini. Perlu dipastikan bahwa hukum tidak lagi bisa dimainkan dan tidak hanya sekedar slogan tapi bisa diwujudkan.

Politisasi dalam berbagai bidang apalagi intrupsi dalam birokrasi, hal ini tidak akan sehat dan tidak akan membuat Indonesia maju. Kenaikan PPN sebesar duabelas persen berdampak negatif pada kebutuhan pokok dan komoditi lainnya.

Jangan sampai terjadi inflasi akibat kebijakan tersebut. Apa artinya jika kenaikan PPN berimbas pada kenaikan yang lain. Jangan buat kebijakan yang tambal sulam untuk kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang dibuat sebaiknya bukan lagi beban yang ditimpakan pada rakyat kecil. Bocor-bocor yang dikatakan harus dimanfaatkan karena siapapun akan disanksi jika terbukti korup. Maka, kata dia, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya di Kementerian Pertanian tapi juga ditemat-tempat yang basah.

Sebagian besar kemenetrian harus ikut, lanjut Siti, suara kolektif dari semua kabinet Prabowo harus benar-benar megekspresikan betapa pemberangusan korupsi sampai turun ke desa dan lembaga-lembaga. Sehingga dengan kebocoran yang terkendali dana-dana akan optimal untuk pembangunan.

“Semakin besar dana yang dikorupsi akan makin kecil dana yang digunakan untuk pembangunan publik. Statement (pernyataan) dari RI-1 harus diperkuat dengan kabinetnya. RI-1 harus bisa melindungi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak beruntung baik secara ekonomi maupun sosial. Ini harus hati-hati. Jika kekecewaan masyarakat berkepanjangan,nantinya ini akan berbahaya”, paparnya.

Hubungan bilateral
Pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo dalam hubungan internasional
Paska kemenangan Donald Trump dari Partai Republik sebagai presiden Amerika Serikat (AS), belum memberikan arti yang penting. Sebab, menurut Siti sejauh ini pernyataan-pernyataan yang sudah pernah dilontarkan oleh Trump baru sekedar lips service lantaran komuniksi yang terjadi hanyalah melalui seluler.

Apalagi mengingat hubungan AS dan Indonesia bukanlah sebagai negara sahabat, dan ditambah dengan prinsip politik internasional Indonesia yang bebas aktif membuat Indonesia bebas menentukan kerja sama politik internasionalnya dengan negara-negara lain.

Dampaknya dengan Indonesia, jalinan komunikasi telpon dengan Prabowo yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu, masih sekedar lips servis, apalagi AS bukan negara sahabat Indonesia. Mengingat Indonesia adalah bebas aktif. Meski Indonesia balance baik ke Uni Soviet, Tiongkok, dan Rusia, namun hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika cenderung dilakukan.

Menurut Siti Prabowo berusaha menunjukan bahwa dirinya aktif. Dibandingkan era terdahulu, Trump pernah bersikap rasis. Kali ini tidak, partai Republik menunjukan sisi kamusiaan. Trump bermain lebih lincah dalam melakukan pendekatan dan perpolitik internasional baik di belahan timur tengan maupun Asia. Begitupun dengan Korea. (Cah)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana