Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Amelia Anggraini mendukung rencana efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto secara bertahap. Amelia mengungkapkan pihaknya mendukung kebijakan tersebut untuk memastikan keberhasilan program-program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, swasembada pangan, serta program unggulan lainnya
"Saya melihat bahwa rencana efisiensi anggaran ini akan dilakukan secara bertahap, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dalam pembahasannya, pemerintah dan DPR RI terus berkoordinasi melalui rapat-rapat antara komisi dengan mitra kerja terkait," kata Amelia, kepada Media Indonesia, Minggu (16/2).
"Sebagai anggota DPR RI, kami mendukung langkah efisiensi ini demi memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan program-program strategis pemerintah ke depan," tambahnya.
Namun demikian, Amelia menilai pemangkasan anggaran jangan sampai memengaruhi pelayanan publik. Ia juga mengingatkan bahwa kementerian atau lembaga harus bekerja dengan efektif dan efisien.
"Selain itu, yang tak kalah penting adalah meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan birokrasi kepada publik, termasuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat luas," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp 750 triliun.
Adapun, pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut. Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 trliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.
"Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (US$) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa," kata Prabowo. (E-3)
Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, kini diusulkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Simak profil dan hubungan keluarga mereka.
Perhatian Presiden terhadap dunia pendidikan menjadi suntikan semangat bagi dirinya dan rekan-rekan sesama mahasiswa.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wacana Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas keponakan Prabowo Subianto
PRESIDEN Prabowo Subianto memulai rangkaian lawatan luar negeri ke Inggris dan Swis dengan agenda penguatan kerja sama ekonomi, pendidikan, serta komitmen konservasi lingkungan
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss, Minggu (18/1) untuk menghadiri sejumlah pertemuan strategis di antaranya World Economic Foru
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkap arahan Presiden Prabowo agar perguruan tinggi memperkuat riset dan inovasi berbasis sains.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved