Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Amelia Anggraini mendukung rencana efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto secara bertahap. Amelia mengungkapkan pihaknya mendukung kebijakan tersebut untuk memastikan keberhasilan program-program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, swasembada pangan, serta program unggulan lainnya
"Saya melihat bahwa rencana efisiensi anggaran ini akan dilakukan secara bertahap, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dalam pembahasannya, pemerintah dan DPR RI terus berkoordinasi melalui rapat-rapat antara komisi dengan mitra kerja terkait," kata Amelia, kepada Media Indonesia, Minggu (16/2).
"Sebagai anggota DPR RI, kami mendukung langkah efisiensi ini demi memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan program-program strategis pemerintah ke depan," tambahnya.
Namun demikian, Amelia menilai pemangkasan anggaran jangan sampai memengaruhi pelayanan publik. Ia juga mengingatkan bahwa kementerian atau lembaga harus bekerja dengan efektif dan efisien.
"Selain itu, yang tak kalah penting adalah meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan birokrasi kepada publik, termasuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat luas," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp 750 triliun.
Adapun, pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut. Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 trliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.
"Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (US$) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa," kata Prabowo. (E-3)
SELAIN Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan amnesti pada dua orang warga binaan pemasyarakatan ( WBP) Lapas Kelas II B Wonogiri yang merupakan napi narkoba
ABOLISI yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dianggap merupakan pengakuan pemerintah atas proses hukum yang terbilang cacat.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved