Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Amelia Anggraini mendukung rencana efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto secara bertahap. Amelia mengungkapkan pihaknya mendukung kebijakan tersebut untuk memastikan keberhasilan program-program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, swasembada pangan, serta program unggulan lainnya
"Saya melihat bahwa rencana efisiensi anggaran ini akan dilakukan secara bertahap, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dalam pembahasannya, pemerintah dan DPR RI terus berkoordinasi melalui rapat-rapat antara komisi dengan mitra kerja terkait," kata Amelia, kepada Media Indonesia, Minggu (16/2).
"Sebagai anggota DPR RI, kami mendukung langkah efisiensi ini demi memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan program-program strategis pemerintah ke depan," tambahnya.
Namun demikian, Amelia menilai pemangkasan anggaran jangan sampai memengaruhi pelayanan publik. Ia juga mengingatkan bahwa kementerian atau lembaga harus bekerja dengan efektif dan efisien.
"Selain itu, yang tak kalah penting adalah meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan birokrasi kepada publik, termasuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat luas," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp 750 triliun.
Adapun, pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut. Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 trliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.
"Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (US$) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa," kata Prabowo. (E-3)
Presiden menilai ada sejumlah menteri yang sudah menorehkan pencapaian luar biasa dalam waktu singkat. Sehingga layak menerima tanda kehormatan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada 141 tokoh nasional. Itu diberikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 kemerdekaan Indonesia.
Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan kepada berbagai tokoh sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Berikut daftar lengkapnya
Andi Syamsuddin Arsyad, yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam, menerima gelar Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI, Prabowo Subianto
PRESIDEN Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
PRESIDEN Prabowo Subianto melantik enam orang sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dan dua orang wakil tetap RI. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
"Kala sebagian besar warga kita sedang tertatih-tatih mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari, wakil mereka malah sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak,"
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved