Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Agus Pramusinto menekankan bahwa usulan penambahan kementerian yang dikemukakan presiden terpilih Prabowo memerlukan kajian ilmiah.
"Penambahan atau pengurangan kementerian dan lembaga itu harus didasarkan pada kajian ilmiah yang didukung dengan data-data yang lengkap," ujar Agus, Rabu (8/5).
Ia mengatakan pertimbangan efisiensi dan efektivitas lembaga harus menjadi perhatian penting. Jangan sampai, penambahan kementerian justru menambah persoalan dalam kinerja kabinet.
Baca juga : Penambahan Jumlah Kementerian Harus Ubah Undang-Undang
"Apalagi, sampai terjadi tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada," ucapnya.
Sebelumnya, Senin (6/5), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap wajar apabila pemerintah Prabowo-Gibran memperbanyak jumlah kementerian karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.
Semakin banyak jumlah kementerian, menurutnya semakin baik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.
"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar. Target-target kita besar," kata Habiburokhman.
Meski begitu, dia mengeklaim ide itu muncul bukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo. Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan bahwa jumlah kementerian yang banyak semestinya tidak lantas diasosiasikan sebagai ajang mengakomodasi kepentingan politik. (Ant/Z-11)
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kedudukan Polri saat ini merupakan hasil keputusan politik hukum yang telah final.
Kepolisian merupakan unsur utama dalam pembentukan negara modern.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kerap menjadi pihak yang disorot publik ketika terjadi kelambatan penanganan barang.
Potensi kembalinya ribuan anggota polisi dari jabatan sipil justru tidak akan menjadi beban organisasi.
Prabowo memilih beberapa orang bermasalah hukum untuk masuk ke dalam kabinetnya, hal itu menandakan bahwa tidak ada komitmen awal pemerintahaannya terhadap penegakan hukum.
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved