Wacana Penggemukan Kementerian Menjadi 40 Sah Saja asal Efektif

Wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengemuka. Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli menyebut rencana itu sah saja.

Ia menjelaskan, di dalam UU Kementerian, kepala negara memang bisa melebur atau menambah sejumlah kementerian sepanjang untuk efektivitas serta sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah.

“Jika tujuannya untuk hal tersebut boleh dilakukan, asal bukan untuk tujuan lain yang bersifat kontra produktif,” ujar Lili kepada Media Indonesia, Selasa (7/5).

Baca juga : Prabowo Subianto Menghargai Partai NasDem atas Ucapan Selamat

Namnun, Lili berpandangan rencana penambahan kementerian berbanding terbalik dengan tujuan yang diusung Prabowo yaitu keberlanjutan. Pasalnya, pasti akan adanya perubahan dan evaluasi menteri dengan melakukan peleburan dapat dimaknai sebagai perbedaan.

Selain itu, perubahan juga bakal memakan Waktu untuk konsolidasi sehingga agenda atau program baru bisa dijalankan secara maksimal setidaknya setelah satu tahun berjalan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era Prabowo-Gibran. Dia menilai dalam konteks kenegaraan, gemuknya kementerian itu makin bagus.

"Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik, Itu tidak sehat. Namun, dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan wajar dalam suatu pemerintahan besar mengumpulkan banyak orang. Dia juga menyebut anggapan beberapa pihak yang menilai bertambahnya kementerian untuk mengakomodasi partai politik (parpol) pendukung adalah sebuah kesalahan berpikir. (Z-11)