Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana melihat kemungkinan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sebagai sekadar saran dan pertimbangan.
"Saya pikir pak LBP punya peran sentral di lingkaran pak Jokowi, tapi apakah pak LBP punya peran yang sama di pemerintahan baru, ya kita lihat saja nanti. Saya tidak begitu yakin," kata Aditya, dihubungi Selasa, (7/5).
Meski dia juga melihat munculnya statemen tersebut tentu karena ada pertimbangan-pertimbangan lainnya terkait pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga : Soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo, Presiden Jokowi: Betul Itu
"Mungkin sekedar saran dan pertimbangan. Karena dalam konteks politik ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa diperhatikan oleh presiden terpilih," kata Aditya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menanggapi dengan sepakat terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang berpesan kepada Prabowo untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke dalam kabinetnya nanti.
"Ya benar. Benar," kata Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) / Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
Baca juga : Prabowo Subianto Berencana Tambah Kementerian, Ini Respons Jokowi
Namun terkait seperti apa yang disebut orang toxic dan kemana yang dituju, Presiden meminta untuk kembali menanyakannya kepada Menteri Luhut, yang melontarkan pernyataan tersebut.
"Ya ditanyakan kepada yang bilang. Hahaha," kata Jokowi, sambil menyengir terkekeh.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berpesan menegaskan kepada Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto agar tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke dalam pemerintahan baru. Namun, Luhut tidak memerinci sosok toxic yang dimaksud.
"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," kata Luhut. (Try/Z-7)
PEMERINTAH Indonesia menghentikan sementara izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyusul tuduhan kuat bahwa aktivitas perusahaan pulp dan kertas tersebut ikut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di wilayah Sumatra.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan maupun kepemilikan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari sejak lebih dari 20 tahun lalu.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah tuduhan yang mengaitkannya dengan kepemilikan perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL).
Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan sejarah pembangunan kawasan industri Morowali dimulai pada era Presiden SBY.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Woosh sudah mampu
Hal itu diungkap Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatussadiyah. Dia menegaskan bahwa jarak adalah syarat moral dan politik bagi masyarakat sipil.
Prabowo tiba di lokasi pada pukul 10.51 WIB. Prabowo tampak menggunakan baju safari berwarna coklat muda.
Anggota Badan Pengkajian MPR-RI itu melanjutkan, Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas beragam suku bangsa.
Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, masyarakat telah menikmati infrastruktur jalan yang mulus dan bagus dari kota hingga ke kampung dan desa-desa.
WWF Indonesia memuji Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai membawa semangat baru dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved