Berita Terbaru Pilpres Hari Ini

Mahfud: Baru Ini Putusan Sengketa Pilpres Ada Dissenting Opinion

Mahfud MD mengatakan baru kali ini ada dissenting opinion dari hakim konstitusi untuk putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Stop Narasi Perpecahan, Putusan MK Soal Pilpres Sudah Final

Putusan MK sudah bersifat final, stop narasi-narasi perpecahan

KPU Siap Umumkan Pasangan Presiden Terpilih Pemilu 2024 pada 24 April

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI berencana untuk mengumumkan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024 pada Rabu (24/4) mendatang

Bertemu Surya Paloh, Anies Bersyukur Pilpres Telah Usai

Temui Surya Paloh, Anies mengaku bersyukur Pilpres telah usai

Kurang Alat Bukti Jadi Alasan MK Tolak Gugatan Pilpres

Pelanggaran itu harus bisa dibuktikan telah direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi serta dijalankan secara masif sehingga dampaknya sangat luas terhadap hasil pemilihan.

Dissenting Opinion Tiga Hakim MK Jadi Evaluasi Perbaikan Kualitas Pemilu

Materi dissenting opinion (perbedaan pendapat) dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) penting dijadikan sebagai refleksi bersama untuk memperbaiki kualitas pemilu

Arief Hidayat: Anggapan Presiden Boleh Berkampanye Tak Dapat Diterima Nalar

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyebut anggapan bahwa presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tak dapat diterima oleh nalar

Pasca Putusan MK, Pakar Minta Seluruh Pihak Bersatu Bangun Bangsa

Semua pihak didorong untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

3 Hakim Memiliki Pendapat Berbeda Terkait Putusan PHPU MK Kubu Anies-Cak Imin

Tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pendapat berbeda terkait putusan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh kubu Amin

MK Soroti Potensi Masalah Endorsement oleh Presiden dalam Kontestasi Politik 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai endorsement dalam kontestasi politik 2024 bisa jadi masalah jika dilakukan oleh presiden.

Putusan MK Menolak Seluruh Gugatan PHPU Kubu Anies-Cak Imin Terkait Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua permohonan gugatan PHPU yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Argumen MK Dianggap Aneh dan Tidak Wajar oleh Din Syamsuddin

Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin mengeluarkan kritik terhadap sejumlah argumen yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Din Syamsuddin: Argumen MK soal Sengketa Pilpres Kesampingkan Moral dan Etika

Argumen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) disorot. MK dinilai melihat sisi hukum belaka dan mengabaikan etika serta moral para termohon.

MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak Batalkan Pencalonan Prabowo-Gibran

Pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asyari tidak bisa dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

MK: Kehadiran Mayor Teddy di Debat Pilpres bukan Pelanggaran

MK menegaskan bahwa kehadiran prajurit aktif TNI Mayor Teddy Indra Wijaya yang juga merupakan ajudan Prabowo Subianto di barisan pendukung saat debat Pilpres 2024 bukan pelanggaran.

Begini Respons Presiden Jokowi Soal Sidang Putusan Sengketa Pilpres di MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Senin (22/4).

MK Patahkan Dalil Presiden Jokowi Dukung Gibran: Tidak Berlandaskan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) mematahkan dalil soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung putranya yang juga cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka.

MK: Tidak Ada Bukti Presiden Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Publik: MK Harus Adil dalam Putusan Sengketa Pilpres

Massa berkumpul di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk mengawal jalannya putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Senin (21/3).

MK: Penyaluran Bansos saat Kampanye Pilpres Sah dan Legal

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai distribusi bantuan sosial (bansos) sah secara hukum dan legal, termasuk ketika masa kampanye pilpres berlangsung.

Bahasa Ibu untuk Pendidikan Bermutu

Ramadan Damai tanpa Sweeping

Cemeeh dan Kultur Demokrasi Kita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia