Argumen MK Dianggap Aneh dan Tidak Wajar oleh Din Syamsuddin

Hasan Nasbi Tegaskan Pemerintah Beri Kebebasan Berpendapat dan Terima Kritikan

Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.

Ini Tanggapan Menteri Dito soal Kritik Lindswell Buntut Pemberian Jam Tangan Rolex ke Timnas

Menpora Dito Ariotedjo merespons kritik yang muncul dari mantan atlet wushu nasional, Lindswell Kwok, terkait pemberian jam tangan mewah Rolex oleh Presiden Prabowo Subianto pada Timnas

Mbappe Dihujani Kritik Setelah Madrid Didepak Arsenal dari Liga Champions

Mbappe Jadi Sasaran Kritik usai Madrid Disingkirkan Arsenal

Joe Biden Kritik Pemerintahan Trump yang Timbulkan Kerusakan dan Ancam Jaminan Sosial

Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.

Panglima Beri Atensi Akun Terafiliasi TNI Sebar Narasi Negatif soal Kritik RUU TNI

Apabila akun milik TNI ikut menyebarkan kritik atas aspirasi publik soal RUU TNI, TNI tak akan tinggal diam.

Polemik Band Sukatani, Pengamat Sebut Personel Larang Kritik Langgar Perintah Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian tidak antikritik.

MK Putuskan Pemisahan Pemilu, Pakar: Harus Dihargai

GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.

Parpol Bereaksi Keras soal Putusan MK, Pakar: Aneh dan tidak Paham Hukum

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.

Sikapi Putusan MK Soal Pemilu Terpisah, Apkasi Masih Serap Masukan dari Daerah

Memperpanjang masa jabatan kepala daerah adalah langkah paling realistis agar transisi ke sistem pemilu terpisah berjalan tanpa gejolak.

JPPI Sayangkan Presiden yang Belum Sikapi Putusan MK Soal Sekolah Gratis

KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim MK soal sekolah gratis.

Kritik MK, PAN: Mestinya Tidak Bikin Norma Baru

MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.

Ahli Sebut UU TNI Tak Penuhi Syarat Mekanisme Carry Over dan Lemah Kepastian Hukum

UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.  

Objektivitas dalam Penulisan Sejarah

Iran vs. Israel, Konflik Laten yang Kini Menjelma Jadi Ancaman Global

Timur Tengah Pascaperang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting