NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Argumen MK Dianggap Aneh dan Tidak Wajar oleh Din Syamsuddin

Theofilus Ifan Sucipto

22/4/2024 13:30

Argumen MK Dianggap Aneh dan Tidak Wajar oleh Din Syamsuddin — Din Syamsuddin mengeluarkan kritik terhadap sejumlah argumen yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)(Medcom/Theofilus Ifan Sucipto)

PRESIDIUM Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin mengeluarkan kritik terhadap sejumlah argumen yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Dengan jujur, saya sebagai individu non-hukum merasa heran dengan pendapat MK yang terkesan aneh," ujar Din di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 22 April 2024.

Din mengambil contoh pendapat MK mengenai gugatan PHPU dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. MK mempertanyakan mengapa gugatan mereka tidak diajukan sebelum pemilihan presiden (pilpres).

Baca juga : Din Syamsuddin: Argumen MK soal Sengketa Pilpres Kesampingkan Moral dan Etika

"Ini adalah pendapat yang aneh namun nyata. Mengapa gugatan harus diajukan sebelum pilpres? Bukankah fakta hukum dapat berbicara sendiri?" ungkapnya.

Din juga menyoroti argumen lain dari hakim konstitusi, yang menilai bahwa gugatan PHPU tidak didasarkan pada alasan hukum.

"Hakim konstitusi hanya memandang masalah dari segi hukum semata. Mereka tidak pernah mengaitkannya dengan etika dan moral," jelasnya. (Z-10)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Gana Buana

Berita Lainnya

Ini Tanggapan Menteri Dito soal Kritik Lindswell Buntut Pemberian Jam Tangan Rolex ke Timnas
11/6/2025 13:40
Menpora Dito Ariotedjo merespons kritik yang muncul dari mantan atlet wushu nasional, Lindswell Kwok, terkait pemberian jam tangan mewah Rolex oleh Presiden Prabowo Subianto pada Timnas
Mbappe Dihujani Kritik Setelah Madrid Didepak Arsenal dari Liga Champions
17/4/2025 18:40
Mbappe Jadi Sasaran Kritik usai Madrid Disingkirkan Arsenal
Joe Biden Kritik Pemerintahan Trump yang Timbulkan Kerusakan dan Ancam Jaminan Sosial
16/4/2025 06:49
Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.
Panglima Beri Atensi Akun Terafiliasi TNI Sebar Narasi Negatif soal Kritik RUU TNI
27/3/2025 20:06
Apabila akun milik TNI ikut menyebarkan kritik atas aspirasi publik soal RUU TNI, TNI tak akan tinggal diam.
Polemik Band Sukatani, Pengamat Sebut Personel Larang Kritik Langgar Perintah Kapolri
22/2/2025 10:20
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian tidak antikritik.
Sikap Prabowo Subianto yang Baperan dan Antikritik harus Diperbaiki
20/2/2025 09:54
Sikap Presiden Prabowo Subianto yang cenderung tertutup dan tak mampu menerima kritik serta masukan dari masyarakat terkait kebijakan-kebijakannya harus diubah.
Anggota DPR DPR : Sekolah Rakyat Berbeda dengan Sekolah Gratis yang Diputuskan MK
12/6/2025 08:39
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Tambang Digugat ke MK
10/6/2025 14:14
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK Tolak 5 Gugatan UU TNI, Pemohon Dinilai tidak Bisa Tunjukkan Keterlibatan dalam Pembentukan UU
05/6/2025 16:32
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
UU Kejaksaan Digugat ke MK, Persoalkan Hak Imunitas Jaksa
03/6/2025 16:05
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan atas pengujian UU Kejaksaan terkait hak imunitas bagi jaksa.
UU Polri Digugat ke MK, Persoalkan Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian
02/6/2025 19:38
DUA orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK)
MK Kembali Terima Gugatan PSU Pilkada Kabupaten Pesawaran
02/6/2025 19:31
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU

LOAD MORE

Opini

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi
13/6/2025 05:00
Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah
12/6/2025 05:00
Lemahnya Perlindungan Konsumen
11/6/2025 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Fatamorgana Sawit Indonesia Emas 2045
09/6/2025 05:00
Feminisme Pancasila: Paham Lokal Nusantara
02/6/2025 05:00
Menyulam Risiko, Membaca Dunia: di Balik Narasi Tarif Trump
26/5/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
26/11/2023 23:37

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved