NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Argumen MK Dianggap Aneh dan Tidak Wajar oleh Din Syamsuddin

Theofilus Ifan Sucipto

22/4/2024 13:30

Argumen MK Dianggap Aneh dan Tidak Wajar oleh Din Syamsuddin — Din Syamsuddin mengeluarkan kritik terhadap sejumlah argumen yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)(Medcom/Theofilus Ifan Sucipto)

PRESIDIUM Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin mengeluarkan kritik terhadap sejumlah argumen yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Dengan jujur, saya sebagai individu non-hukum merasa heran dengan pendapat MK yang terkesan aneh," ujar Din di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 22 April 2024.

Din mengambil contoh pendapat MK mengenai gugatan PHPU dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. MK mempertanyakan mengapa gugatan mereka tidak diajukan sebelum pemilihan presiden (pilpres).

Baca juga : Din Syamsuddin: Argumen MK soal Sengketa Pilpres Kesampingkan Moral dan Etika

"Ini adalah pendapat yang aneh namun nyata. Mengapa gugatan harus diajukan sebelum pilpres? Bukankah fakta hukum dapat berbicara sendiri?" ungkapnya.

Din juga menyoroti argumen lain dari hakim konstitusi, yang menilai bahwa gugatan PHPU tidak didasarkan pada alasan hukum.

"Hakim konstitusi hanya memandang masalah dari segi hukum semata. Mereka tidak pernah mengaitkannya dengan etika dan moral," jelasnya. (Z-10)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Gana Buana

Berita Lainnya

Prabowo Minta Parpol Kritik Pemerintah, Pengamat: Layak Diapresiasi
16/8/2025 11:15
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
Bendera One Piece, Kritik Simbolik Ungkap Paradoks Elite
08/8/2025 12:09
Kritik simbolik yang disampaikan publik sejatinya bukanlah ancaman bagi bangsa maupun negara.
Pengibaran Bendera One Piece Bagian dari Partisipasi Politik Masyarakat
05/8/2025 12:00
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
Pujian Trump pada Presiden Liberia Soal Bahasa Inggris Tuai Kritik
10/7/2025 08:23
Pujian Donald Trump akan kemampuan bahasa Inggris Presiden Liberia Joseph Boakai mendapatkan kritik.
Elon Musk Bentak Analis Usai Didesak Batasi Aktivitas Politiknya
09/7/2025 05:34
Elon Musk menyuruh analis pasar Dan Ives untuk 'diam saja' di X usai kritik tajam terkait aktivitas politik CEO Tesla itu.
Hasan Nasbi Tegaskan Pemerintah Beri Kebebasan Berpendapat dan Terima Kritikan
19/6/2025 05:00
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Iwakum Uji Materi UU Pers, Minta Kepastian Perlindungan Hukum bagi Wartawan
17/8/2025 20:55
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Putusan MK Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Keuchik jadi Kado 20 Tahun Perdamaian Aceh
16/8/2025 13:00
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
Sidang MK Bacakan Putusan 15 Perkara Pengujian Undang-Undang
14/8/2025 21:38
Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap 15 perkara pengujian undang-undang.
Dinilai Multitafsir, Pasal 31 UU Bahasa Digugat ke MK
12/8/2025 21:13
Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ajukan Judicial Review Pasal 65 UU PDP ke MK
08/8/2025 08:52
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
FPE KSBSI PT Freeport Indonesia Ajukan Uji Materi UU P2SK ke MK
06/8/2025 20:49
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK

LOAD MORE

Opini

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia
17/8/2025 07:58
Politik Jalan Tengah
15/8/2025 17:58
Negara dari Pinggiran
15/8/2025 17:45

LOAD MORE

Kolom Pakar

Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00
Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00
Dalil Keberatan atas Putusan Vonis Pidana Korupsi Importasi Gula dan Peluang Bebasnya Tom Lembong
28/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved