MK Soroti Potensi Masalah Endorsement oleh Presiden dalam Kontestasi Politik 2024

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menilai endorsement dalam kontestasi politik 2024 bisa jadi masalah jika dilakukan oleh presiden. Hal ini disampaikan hakim MK Ridwan Mansyur saat membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimohonkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Endorsement atau pelekatan citra diri demikian, sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif, potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara," kata Ridwan saat persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Kepala Negara, kata dia, mestinya dapat berpikir tindakannya bakal bersinggungan dengan ketidaknetralan. Apabila bertindak melakukan endorsement.

Baca juga : Panggil Empat Menteri, MK Dinilai tidak di Bawah Tekanan Presiden

"Seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral, dalam ajang kontestasi memilih pasangan presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan," ujar dia.

Ridwan menekankan mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana untuk menahan, membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau paslon dalam pemilu.

"Kesediaan/kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan kondisi pemilu presiden dan wakil presiden 2024 ini (in casu petahana kepala daerah) merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia," jelas dia

Hakim konstitusi Arsul Sani mengatakan dari sisi hukum positif mengenai pemilu, pola komunikasi pemasaran juru kampanye yang melekatkan citra dirinya kepada kandidat/paslon tertentu bukan tindakan yang melanggar hukum.

"Bahwa akan tetapi dari alur logika hukum, konsep kampanye demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang menurut hukum untuk dilakukan," ucap Arsul. (Z-10)