Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Kabar PDIP akan mengusung Anies pada Pilkada 2024 mengemuka di tengah polemik pilkada serentak.
Saat ini polisi belum memutuskan langkah penanganan persoalan itu selanjutnya sebelum bertemu dengan KPU dan Bawaslu.
Selama ini BSSN mampu menangkal serangam siber tersebut sebelum menjadi insiden.
Keputusan PKS mempertimbangkan banyak faktor. Mulai dari keikutsertaan Anies dalam pilkada, hingga kinerja selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, menolak menjawab pertanyaan wartawan tentang rencana waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta dipercepat.
Undang-Undang pilkada serentak 2024 disahkan pada 2016, kala itu Anies belum menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Bawaslu menilai surat Risma kepada warga Surabaya untuk memilih salah satu pasangan calon tidak mencantumkan jabatan sebagai Wali Kota Surabaya.
Sesuai undang-undang, pejabat negara harus berkewarganegaraan Indonesia.
Ketua Fraksi NasDem Ahmad M Ali menegaskan bahwa sikap Partai NasDem tetap melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2022 dan 2023
Menurut Bahtiar, UU Pilkada yang berlaku saat ini belum sepenuhnya diimplementasikan.
Ariza, demikian ia karib disapa, dinilai berpotensi maju sebagai calon gubernur karena memiliki kemampuan mumpuni.
Karyatin melanjutkan kesiapan ini juga tidak terkecuali untuk para tokoh yang punya kelayakan untuk ikut tampil dalam kontestasi pilkada tersebut
DPRD Surakarta kirim surat kepada Mendagri soal pelantikan Gibran-Teguh sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
KPU Jember tetapkan pemenang pilkada 2020.
KPU Purbalingga menetapkan pasangan Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.
KPU Kebumen tetapkan pasangan Arif Sugiyanto dan Ristawati sebagai pemenang pilkada.
Pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa akan memprioritaskan percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan pada masa kenormalan baru berdampingan dengan Covid-19.
Penetapan ini melalui rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU OKU Timur Herman Jaya, Kamis (21/1).
MK menerima sebanyak 136 permohonan perselisihan hasil pilkada yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 115 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota.
KPK terus mendalami dugaan uang suap dalam kasus Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo yang diduga untuk kepentingan Pilkada 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved