Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PKS yang membidangi pemerintahan Karyatin Subiantoro meminta Pemprov DKI dan KPU DKI bersiap melaksanakan kontestasi Pilgub yang akan dilakukan secara serentak di 101 wilayah se-Indonesia pada 2022. Hal itu disampaikan sebagai tanggapan karena hasil draf UU Pemilu dan Pilkada dimasukan dalam program legislasi nasional (proglegnas) prioritas DPR RI 2021 tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2022 dan 2023.
“Oleh karena itu, persiapan pemerintah, seperti pusat dalam hal ini KPU apalagi provinsi dan kabupaten/kota, sudah seharusnya mempersiapkan semua tahapan-tahapan pilkada tersebut,” kata Karyatin di Jakarta, Senin (25/1).
Karyatin melanjutkan kesiapan ini juga tidak terkecuali untuk para tokoh yang punya kelayakan untuk ikut tampil dalam kontestasi pilkada tersebut. Pun mereka punya waktu yang cukup untuk mempersiapkannya.
“Apalagi dalam Pilgub DKI nanti, akan terasa lebih dari sekedar pemilihan gubernur, mungkin akan lebih terasa Pilpres, dan itu sudah pernah kita saksikan saat pilkada 2017, bahkan bisa jadi lebih seru, karena akan menjadi batu loncatan menuju Pilpres 2024,” sambungnya.
Pria yang juga Wakil Ketua Bidang Pengembangan Wilayah (BPW) Banten DKI Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) DPP PKS ini mengatakan pilkada menjadi suatu perhelatan politik bukan hanya tingkat provinsi, namun tingkat nasional. Semua potensi dan sumber daya parpol akan memperhitungkan lebih cermat dan komprehensif dalam menentukan variabel-variabel kemenangan Pilkada 2022.
“Bukan hanya tokoh yang akan diusung maju dalam pilkadanya saja, tetapi variabel penentu kemenangan lainnya juga amat rumit dan kompleks,” jelas Karyatin.
Baca juga: Partisipasi Masyarakat dan Keamanan Pilkada 2020 Diapresiasi
Karyatin menyebutkan, selain kemenangan mengandalkan soliditas mesin partai, tapi sejatinya lebih bertumpu kepada restu pemilik kekuasaan di muka bumi ini.
“Sehingga mesin partai sebagai salah satu sarana, harus lebih didekatkan lagi kepada Allah SWT sebagai penggerak semua kejadian yang ada di muka bumi ini,” tutur Karyatin.
Selain penyelenggara pemilu, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentu para pengurus partai juga akan mempersiapkan semua proses dan tahapan-tahapan pilkada tersebut. Khususnya kepada pengurus PKS di tingkat wilayah dan kabupaten/kota, terutama DKI sudah seharusnya sesegera mungkin menyiapkan tahapan-tahapan Pilkada DKI secara internal partai.
“Jajaran DPTW PKS DKI dan Fraksi PKS DPRD DKI juga sudah harus melakukan persiapan-persiapan yang maksimal dan terukur,” pungkasnya.(OL-5)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved