Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PKS yang membidangi pemerintahan Karyatin Subiantoro meminta Pemprov DKI dan KPU DKI bersiap melaksanakan kontestasi Pilgub yang akan dilakukan secara serentak di 101 wilayah se-Indonesia pada 2022. Hal itu disampaikan sebagai tanggapan karena hasil draf UU Pemilu dan Pilkada dimasukan dalam program legislasi nasional (proglegnas) prioritas DPR RI 2021 tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2022 dan 2023.
“Oleh karena itu, persiapan pemerintah, seperti pusat dalam hal ini KPU apalagi provinsi dan kabupaten/kota, sudah seharusnya mempersiapkan semua tahapan-tahapan pilkada tersebut,” kata Karyatin di Jakarta, Senin (25/1).
Karyatin melanjutkan kesiapan ini juga tidak terkecuali untuk para tokoh yang punya kelayakan untuk ikut tampil dalam kontestasi pilkada tersebut. Pun mereka punya waktu yang cukup untuk mempersiapkannya.
“Apalagi dalam Pilgub DKI nanti, akan terasa lebih dari sekedar pemilihan gubernur, mungkin akan lebih terasa Pilpres, dan itu sudah pernah kita saksikan saat pilkada 2017, bahkan bisa jadi lebih seru, karena akan menjadi batu loncatan menuju Pilpres 2024,” sambungnya.
Pria yang juga Wakil Ketua Bidang Pengembangan Wilayah (BPW) Banten DKI Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) DPP PKS ini mengatakan pilkada menjadi suatu perhelatan politik bukan hanya tingkat provinsi, namun tingkat nasional. Semua potensi dan sumber daya parpol akan memperhitungkan lebih cermat dan komprehensif dalam menentukan variabel-variabel kemenangan Pilkada 2022.
“Bukan hanya tokoh yang akan diusung maju dalam pilkadanya saja, tetapi variabel penentu kemenangan lainnya juga amat rumit dan kompleks,” jelas Karyatin.
Baca juga: Partisipasi Masyarakat dan Keamanan Pilkada 2020 Diapresiasi
Karyatin menyebutkan, selain kemenangan mengandalkan soliditas mesin partai, tapi sejatinya lebih bertumpu kepada restu pemilik kekuasaan di muka bumi ini.
“Sehingga mesin partai sebagai salah satu sarana, harus lebih didekatkan lagi kepada Allah SWT sebagai penggerak semua kejadian yang ada di muka bumi ini,” tutur Karyatin.
Selain penyelenggara pemilu, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentu para pengurus partai juga akan mempersiapkan semua proses dan tahapan-tahapan pilkada tersebut. Khususnya kepada pengurus PKS di tingkat wilayah dan kabupaten/kota, terutama DKI sudah seharusnya sesegera mungkin menyiapkan tahapan-tahapan Pilkada DKI secara internal partai.
“Jajaran DPTW PKS DKI dan Fraksi PKS DPRD DKI juga sudah harus melakukan persiapan-persiapan yang maksimal dan terukur,” pungkasnya.(OL-5)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved