Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PKS yang membidangi pemerintahan Karyatin Subiantoro meminta Pemprov DKI dan KPU DKI bersiap melaksanakan kontestasi Pilgub yang akan dilakukan secara serentak di 101 wilayah se-Indonesia pada 2022. Hal itu disampaikan sebagai tanggapan karena hasil draf UU Pemilu dan Pilkada dimasukan dalam program legislasi nasional (proglegnas) prioritas DPR RI 2021 tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2022 dan 2023.
“Oleh karena itu, persiapan pemerintah, seperti pusat dalam hal ini KPU apalagi provinsi dan kabupaten/kota, sudah seharusnya mempersiapkan semua tahapan-tahapan pilkada tersebut,” kata Karyatin di Jakarta, Senin (25/1).
Karyatin melanjutkan kesiapan ini juga tidak terkecuali untuk para tokoh yang punya kelayakan untuk ikut tampil dalam kontestasi pilkada tersebut. Pun mereka punya waktu yang cukup untuk mempersiapkannya.
“Apalagi dalam Pilgub DKI nanti, akan terasa lebih dari sekedar pemilihan gubernur, mungkin akan lebih terasa Pilpres, dan itu sudah pernah kita saksikan saat pilkada 2017, bahkan bisa jadi lebih seru, karena akan menjadi batu loncatan menuju Pilpres 2024,” sambungnya.
Pria yang juga Wakil Ketua Bidang Pengembangan Wilayah (BPW) Banten DKI Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) DPP PKS ini mengatakan pilkada menjadi suatu perhelatan politik bukan hanya tingkat provinsi, namun tingkat nasional. Semua potensi dan sumber daya parpol akan memperhitungkan lebih cermat dan komprehensif dalam menentukan variabel-variabel kemenangan Pilkada 2022.
“Bukan hanya tokoh yang akan diusung maju dalam pilkadanya saja, tetapi variabel penentu kemenangan lainnya juga amat rumit dan kompleks,” jelas Karyatin.
Baca juga: Partisipasi Masyarakat dan Keamanan Pilkada 2020 Diapresiasi
Karyatin menyebutkan, selain kemenangan mengandalkan soliditas mesin partai, tapi sejatinya lebih bertumpu kepada restu pemilik kekuasaan di muka bumi ini.
“Sehingga mesin partai sebagai salah satu sarana, harus lebih didekatkan lagi kepada Allah SWT sebagai penggerak semua kejadian yang ada di muka bumi ini,” tutur Karyatin.
Selain penyelenggara pemilu, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentu para pengurus partai juga akan mempersiapkan semua proses dan tahapan-tahapan pilkada tersebut. Khususnya kepada pengurus PKS di tingkat wilayah dan kabupaten/kota, terutama DKI sudah seharusnya sesegera mungkin menyiapkan tahapan-tahapan Pilkada DKI secara internal partai.
“Jajaran DPTW PKS DKI dan Fraksi PKS DPRD DKI juga sudah harus melakukan persiapan-persiapan yang maksimal dan terukur,” pungkasnya.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved