Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Indikasi kerawanan terjadinya sengketa Pilkada di delapan daerah tersebut berkaca pada pengalaman pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Semua nama bakal calon untuk Pilkada Bangka Barat 2020 tidak ada yang diprioritaskan. Semua calon mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.
Ada tiga tahapan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu selama tahapan Pemilu 2019, mulai dari pengawasan, pencegahan hingga penindakan.
Menurut Adhie, pilkada langsung yang memakai 'resep UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah' adalah 'malapraktek politik' paling merugikan rakyat Indonesia.
Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Edi Irawan mengatakan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 lalu mencapai 80 persen lebih
Denny Indrayana mendatangi Partai Gerinda Kalsel untuk mengembalikan berkas formulir calon kepala daerah, Rabu (13/11/2019). Sebelumnya Denny sudah mendaftar ke PKS, NasDem dan Demokrat.
Sekolah Kader Pengawas akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, baik yang akan menggelar Pilkada 2020 maupun tidak. Dengan melibatkan banyak anak muda sebagai kader.
KPU Kabupaten Cianjur, pada Pilkada 2006 angka partisipasi pemilih di kisaran 70%, kemudian pada Pilkada 2010 turun di kisaran 60%. Angkanya kembali turun pada Pilkada 2015 di kisaran 56%.
Desa Pengawasan dibentuk untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2020 dan Pemilu 2024
Gibran tidak bergeming dengan pernyataan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo yang menyebutkan bahwa hanya pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa.mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP.
Jokowi mengatakan revisi dan evaluasi tersebut dilakukan demi perbaikan penyelenggaraan Pemilu 2020.
Tahapan Pilkada serentak 2020 sudah dimulai. Maka tidak mungkin bagi DPR melakukan revisi UU Pilkada.
Kepala Kejari Karawang, Rohayati menegaskan MoU antara KPU dengan Kejaksaan Kabupaten Karawang, akan dilakukan pihaknya secara profesional dan proporsional.
Achmad PurnomoTeguh Prakosa diajukan ke DPP dari proses sesuai peraturan partai sekaligus tindak lanjut dari arus bawah.
Jika tidak, penyederhanaan mekanisme rekapitulasi bisa mengakibatkan kekacauan dalam pelaksanaannya dan konflik di lapangan.
Aturan larangan napi kasus korupsi maju ke pilkada sudah pernah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi
Selain menyerahkan laporan pelaksanaan pemilu, KPU juga membahas tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung tahun 2020
Untuk anggaran penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Simalungun pada 2020 telah disepakati Rp48,6 miliar. Sedangkan biaya pengawasan untuk Bawaslu sebesar Rp15 miliar.
Alpeda Sinaga yang berprofesi sebagai pengusaha menyebutkan di masa mendatang jalannya roda pemerintahan Pemkot Pematangsiantar harus membangun sistem e-budgeting.
Pilakda serentak bisa menggunakan sistem yang berbeda sesuai dengan keinginan masyarakat masing-masing seperti melalui pemillihan langsung, DPRD dan hanya disahkan oleh DPRD.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved