Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DENGAN memakai pakaian adat Simalungun, Alpeda Sinaga, calon Walikota Pematangsiantar menyampaikan visi misi di sekretariat Partai Nasdem Pematangsiantar, Jumat (8/11/2019).
Acara visi misi dihadiri Ketua Badan Pemanangan Pemilihan Umum (Bapilu) DPW NasDem Sumut, Salman Ginting, Ketua Bapilu DPD NasDem Pematangsiantar Franki Boy Saragih, Ketua DPD Nasdem Pematangsiantar Frans Herbert Siahaan, Tonggam Pangaribuan, Jani Apohan Saragih serta pengurus teras NasDem Pematangsiantar.
Alpeda Sinaga yang berprofesi sebagai pengusaha menyebutkan strategi untuk menjadikan Kota Pematangsiantar disebutnya dengan PINTAR, yaitu Pendidikan, Investasi, Nyaman, Toleran, Aman dan Ramah. Alpeda menegaskan keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Selama ini akses informasi sangat tertutup rapat.
"Ke depan pemerintah harus membangun sistem e-budgeting, e-administration,e-information agar masyarakat mengetahui dan ikut terlibat mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan," sebutnya.
Ia menambahkan kondisi layanan publik merupakan salah satu indikator maju atau tidaknya, baik atau tidaknya sebuah kota. Layanan publik harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.
Layanan publik harus dibangun dengan mengedepankan kenyamanan seperti keamanan, kebersihan, kelancaran. Menurutnya layanan publik yang terkait dengan layanan administrasi harus didukung oleh sarana dan prasarana yang berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi.
baca juga: Iperindo Desak Pemerintah Realisasikan Insentif Industri Maritim
"Layanan publik juga harus ramah terhadap kaum difabel (penyandang cacat). Indikator akhirnya adalah tingkat kepuasan publik yang tinggi," jelasnya.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pematangsiantar, Alpeda menilai perlu inovasi dan terobosan dengan memanfaatkan potensi Kota Pematangsiantar. (OL-3)
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved