Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH Kabupaten Simalungun Sumatra Utara akhirnya menandayangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2020.
Penandatanganan NPHD telat dari jadwal yang sudah ditentukan. Penandatanganan NPHD ini dilaksanakan di Kantor Bupati Simalungun. Pemkab Simalungun diwakili oleh Kepala Bagian Keuangan Frans Saragih. Sedangkan dari KPU yang hadir adalah Ketua KPU Simalungun, Raja Ahab Damanik dan Ketua Bawaslu Simalungun, Choir Nasution.
Untuk anggaran penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Simalungun pada 2020 telah disepakati bersama sebesar Rp48,6 miliar. Sedangkan anggaran pengawasan penyelenggaraan Pilkada Bawaslu Simalungun sebesar Rp15 miliar.
Ketua Bawaslu Simalungun, Choir Nasution menyampaikan Bawaslu Simalungun akan memaksimalkan pengawasan dan penindakan pelanggaran di setiap tahapan selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun walaupun dengan anggaran yang minim.
baca juga: Koperasi Harus Bisa Menyikapi Tantangan Kekinian
"Dengan anggaran minim kita akan berusaha memaksimalkan pengawasan penyelenggaran pemilihan kepala daearah di Simalungun. Semoga pengawasan penyelenggaraan pilkada Simalungun berjalan lancar," kata Choir. (OL-3)
Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
Masyarakat Jakarta dapat menjagokan salah satu dari 10 bakal calon gubernur yang telah melalui seleksi ketat PSI.
Berikut doa-doa untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam rangka menyambut pemilihan umum.
Sejumlah nama yang sudah masuk bursa calon Wali Kota Bandung ialah Atalia Praratya, M Farhan, Erwin, Siti Muntamah dan Budi Dalton
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved